Dinas PURR : Pengurusan Program Rumah bagi Warga Hanya di Dinas Terkait dan Gratis!

Jayapura, Topikpapua.com, – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinvi Papua, Natirmalus D Renyaan mengajak masyarakat untuk berkoordinasi langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait soal data penerima program rumah.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi dan selebaran di masyarakat yang mengatasnamakan program bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat Papua.

Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun untuk melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan rumah dalam program bantuan perumahan dari pemerintah pusat.

“Dinas PUPR maupun Balai Perumahan sama sekali tidak pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun suntuk mendata kebutuhan rumah di kampung-kampung atau masyarakat yang membutuhkan rumah,” kata Natir di Kota Jayapura, Senin (16/3/2026).

Menurut ia, program pembangunan perumahan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya masyarakat miskin.

Namun demikian, proses pendataan calon penerima bantuan dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan perumahan dilakukan langsung oleh pemerintah melalui survei dan verifikasi di lapangan agar bantuan tepat sasaran.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan program bantuan perumahan dari pemerintah tanpa melalui jalur resmi.

“Masyarakat bisa datang langsung ke dinas terkait atau melalui dinas perumahan atau dinas PU di masing-masing kabupaten dan kota,” ujarnya.

Menanggapi itu, Natir mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum atau siapapun yang menawarkan pendataan bantuan rumah dengan mengatasnamakan pemerintah.

“Kami mengimbau kepada masyarakat di Provinsi Papua bahwa untuk pengusulan pembangunan rumah dan bantuan stimulan itu diharapkan bisa langsung mengusulkan kepada Dinas PU maupun Balai Perumahan, tidak melalui kelompok atau oknum-oknum tertentu,” katanya.

Ia menambahkan, Gubernur Papua sudah memberikan instruksi kepada OPD terkait khususnya PUPR agar kerja dalam semangat kebersamaan dan tetap hati- hati serta profesional sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku atas semua persyaratan untuk mensukseskan program nasional yang dikolaborasi dengan program pemerintah Papua, yakni menuju Papua Cerah.

“Pemerintah berharap masyarakat memanfaatkan jalur resmi agar program bantuan perumahan dari pemerintah pusat dapat berjalan transparan serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya Juru Bicara Gubernur Papua, M Rifai Darus mengatakan bahwa semua Program Strategis Nasional (PSN) yang diberikan pemerintah pusat bagi Papua harus dikerjakan dengan profesional dan transparan serta mampu dipertanggungjawabkan.

“Ada banyak program Nasional yang akan di laksanakan di Papua selama kepemimpinan bapak Gubernur Fakhiri dan Wagub Aryoko, Untuk itu bapak Gubernur Fakhiri berpesan agar setiap OPD yang mendapat tanggung jawab tersebut harus mampu menjalankan program Nasional tersebut dengan mekanisme yang benar, transparan dan profesional,” ungkap Rifai.

Dirinya juga berpesan kepada warga Papua yang ingin mendapatkan rumah gratis dari pemerintah atau terlibat dalam program Nasional lainnya di Papua agar datang langsung ke dinas terkait dan tidak mudah percaya dengan tawaran dari pihak manapun untuk menghindari adanya aksi penipuan.

” Petunjuk pak Gubernur jelas, bahwa semua PSN di Papua harus lewat dinas terkait tanpa perantara, Hal ini untuk mencegah adanya oknum uknum tertentu yang memanfaatkan dengan tujuan mengambil keuntungan, sekali lagi kami tegaskan bahwa semua Program strategis Nasional yang dijalankan di Papua adalah Gratis,” tegas Rifai. (Redaksi Topik)