Bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Gubernur Fakhiri Sampaikan 6 Program Prioritas

Jakarta, Topikpapua.com, – Gubernur Papua, Mathius Fakhiri bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Selasa (11/11/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pembangunan dunia pendidikan di Provinsi Papua paska pemekaran DOB di Tanah Papua.

Gubernur Fakhiri mengatakan Pemerintah Daerah Papua memberikan apresiasi atas dukungan dan kebijakan Bapak Menteri yang telah membantu dan memprioritaskan penguatan layanan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen dalam mendukung Program Strategis Nasional di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terutama dalam percepatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, ini relevan dengan Prioritas Perecepatan Pembangunan Papua dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) serta ASTA CITA Presiden RI khususnya pada ASTA CITA ke 4 yaitu memperkuat pembangunan SDM,” ujar Gubernur Fakhiri usai menggelar pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.

Menurut Gubernur Fakhiri, Pembangunan di Provinsi Papua periode 2025-2030 akan difokuskan pada 3 (tiga) dimensi Pembangunan yaitu, Dimensi Pembangunan manusia, Dimensi pertumbuhan berdasarkan sektor unggulan dan Dimensi kewilayahan atau pemerataan pembangunan sebagai perwujudan visi Papua Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (PAPUA CERAH).

Baginya, Pendidikan dasar dan menengah berkontribusi langsung pada 3 (tiga) dimensi Pembangunan tersebut diatas,” Untuk Dimensi Pembangunan manusia dengan pelayanan Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang berkualitas atau generasi emas Papua, untuk Dimensi Pertumbuhan dengan Pendidikan vokasi maka akan mendukung penyediaan SDM dalam pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, Perkebunan, perikanan, ESDM dan pariwisata,” jelas Fakhiri.

“Demikian pula Pendidikan dasar dan menengah akan mendorong peningkatan Dimensi Pemerataan Pembangunan melalui percepatan layanan dan infrastruktur Pendidikan di seluruh wilayah di Provinsi Papua,” sambungnya.

Dijelaskan Fakhiri, Papua sebagai Provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara dikawasan Pasifik, berkomitmen untuk menjadi Role Model pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah timur Indonesia, sekaligus menjadi Etalase Pengelolaan Pendidikan RI di Kawasan Pasifik.

“Papua memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan beberapa negara dikawasan Pasifik dan memiliki status sebagai Provinsi Otonomi Khusus dimana urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kecuali pada 5 (lima) SMA dan SMK Khusus,” ujarnya.

Meskipun demikian, Lanjut Fakhiri, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk memastikan percepatan pemerataan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu.

” Atas dasar itulah kami hari ini datang bertemu dengan bapak menteri untuk meminta adanya perhatian khusus terhadap beberapa program unggulan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi prioritas utama, yaitu pertama Pembangunan dan pengembangan Pendidikan kontekstual Papua yaitu sekolah berpola asrama di wilayah Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen dan Supiori, ” jelas Fakhiri.

Kedua, Pembangunan dan pengembangan Pendidikan kontekstual Papua melalui sekolah khusus wilayah perbatasan dengan kurikulum yang menyesuaikan dengan posisi strategis Provinsi Papua dan Indonesia di wilayah pasifik.

Ketiga, Pembangunan dan pengembangan Pendidikan kontekstual Papua yang memperhatikan kebutuhan dasar, berupa revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di wilayah dengan aksesibiltas pelayanan Pendidikan yang terbatas.

Keempat, Penyediaan laboratorium komputer dan fasilitas TIK di Pendidikan dasar dan menengah untuk memperkuat literasi digital dalam rangka penguatan dan penyiapan anak didik dengan dunia usaha dan dunia kerja. Termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyebarannya.

Kelima, Penambahan kuota untuk Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Keenam, Dukungan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di Tanah Papua di tahun 2027 teramasuk dengan pemenuhan pendanaan. (Redaksi Topik)