Rakerda Papua, Gubernur Fakhiri: Sinkronisasi dan Koordinasi Kunci Keberhasilan Pembangunan 

Jayapura, Topikpapua.com, – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Wakil Gubernur bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (30/10/2025).

Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kepala daerah serta pimpinan instansi vertikal yang hadir dan berkomitmen mendukung pelaksanaan Rakerda perdana tersebut.

“Rakerda ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Papua. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah agar program pembangunan berjalan lebih efektif,” ujar Gubernur Fakhiri.

Fakhiri menjelaskan, sinkronisasi program lintas sektor penting untuk memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi dan kesepahaman antarlevel pemerintahan.

Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah mencermati setiap arahan dari para narasumber yang hadir, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi penting bagi pemerintahan yang dipercaya rakyat.

” Kedepan saya harap Bapperida Papua menampung seluruh usulan yang disampaikan kepala daerah untuk disesuaikan dengan konteks kebutuhan wilayah masing-masing dan hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Gubernur Fakhiri juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan pemerataan pembangunan sebagai agenda utama dalam rancangan pembangunan kedepan.

“Data yang saya terima, Pengeluaran riil per kapita di Papua mencapai Rp11,037 juta per tahun atau meningkat 2,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, peningkatan itu belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Kota Jayapura tercatat memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori Sangat Tinggi, sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya masih berada pada kategori Rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang perlu ditangani secara serius,” beber Fakhiri.

Menurut Matius, disparitas tersebut menjadi tantangan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua. Ia menekankan pentingnya kerja keras, inovasi, dan keberpihakan dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Menurutnya Pemerataan pembangunan harus bisa mencakup lima hal yang sesuai dengan Visi “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”. Visi tersebut diterjemahkan dalam lima misi utama pembangunan daerah.

“Lima misi itu mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif. Serta pemantapan keamanan, pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, dan percepatan pembangunan wilayah 3T,” ujar Fakhiri.

Matius berharap seluruh program pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua. Ia juga mengingatkan agar sinergi lintas sektor terus diperkuat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. (Redaksi Topik)