Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PAPUA CERAH » Dirjen Perbendaharaan Papua Bertemu Gubernur Fakhiri, Ini yang Dibahas!

Dirjen Perbendaharaan Papua Bertemu Gubernur Fakhiri, Ini yang Dibahas!

  • account_circle topik papua
  • calendar_month Rab, 29 Okt 2025
  • visibility 331
  • comment 0 komentar

Jayapura, Topikpapua com, —Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.

Dukungan ini disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (29/10/2025).

Dalam Audensi tersebut, Izharul melaporkan perkembangan realisasi anggaran, baik APBN maupun APBD, serta menyampaikan berbagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dijalankan pihaknya di Provinsi Papua.

Dirinya berharap, Pelaporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan berbasis data dan akuntabilitas.

“Kami memiliki berbagai data terkait APBN, APBD, dan juga transfer ke daerah. Kami berharap data ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan terarah,” ujarnya.

Menurutnya upaya ini dilakukan agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami terus melakukan pembinaan agar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Papua semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Selain fokus pada tata kelola keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Papua juga melaporkan sejumlah kegiatan terkait penyaluran kredit program serta implementasi program-parogram prioritas nasional di wilayah Papua.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Kami berharap sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua dapat terus terjalin, demi mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Redaksi Topik)

  • Penulis: topik papua

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Ini, ASN di Tolikara Mulai ‘Ngantor’

    Hari Ini, ASN di Tolikara Mulai ‘Ngantor’

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2020
    • account_circle topik papua
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Tolikara, Topikpapua.com –   Para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara,  hari ini (17/6/2020)  sudah mulai berkantor dengan mematuhi protokol kesehatan. Bupati Tolikara Usman G.Wanimbo,SE,M.Si mengatakan pengaktifan perkantoran pemerintahan ini, menyusul keputusan Pemerintah Pusat dengan menyesuaikan kondisi daerah. “Pemkab akan menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur  SOP  untuk pencegahan dan penaganan Wabah Virus Corona, dan kami keluarkan surat […]

  • Tiga Anggota KKB Yahukimo Diamankan Usai Tembak Warga

    Tiga Anggota KKB Yahukimo Diamankan Usai Tembak Warga

    • calendar_month Sab, 12 Agu 2023
    • account_circle topik papua
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jayapura, Topikpapua.com, – Polres Yahukimo mengamankan tiga anggota KKB yang melakukan aksi penembakan terhadap seorang warga SE (48) Jumat (11/8/2023) sekitar pukul 21.13 WIT di Jalan Sosial Matoa, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, kronologi kejadian bermula ketika anggota Polres Yahukimo menerima telepon dari korban SE […]

  • Ditjen Perbendaharaan Sebut Realisasi Pendapatan Negara di Papua Rp10,88 Triliun   

    Ditjen Perbendaharaan Sebut Realisasi Pendapatan Negara di Papua Rp10,88 Triliun  

    • calendar_month Sel, 15 Mar 2022
    • account_circle topik papua
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jayapura, Topikpapua.com, – Kepala Kanwil Kementerian Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Papua dan Maluku, Burhani AS mengungkapkan sampai dengan akhir tahun 2021, pendapatatan negara di Provinsi Papua terealisasi sebesar Rp10,88 triliun atau mencapai 120,9 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp10,3 triliun atau 119,7 persen dan Penerimaan Begara […]

  • Pulang ke Satuan Organik, Ini Wejangan Kasdam kepada Prajurit Yonif 126/KC dan Yonif 711/RKS

    Pulang ke Satuan Organik, Ini Wejangan Kasdam kepada Prajurit Yonif 126/KC dan Yonif 711/RKS

    • calendar_month Jum, 28 Okt 2022
    • account_circle topik papua
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jayapura, Topikpapua.com, – Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Sidharta Wisnu Graha memimpin upacara pelepasan prajurit Satgas Pamwiltasrat RI-PNG Yonif 126/KC dan Yonif 711/RKS yang akan pulang ke home base masing-masing menggunakan KRI Banda Aceh 593 di Pelabuhan Pelindo Jayapura, Jumat (28/10/2022). Dalam pelepasan tersebut, Kasdam menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas keberhasilan kedua Yonif ini selama […]

  • IJTI Papua : Tolak Isyu Munaslub, Tetap Dukung Yadi Indra

    IJTI Papua : Tolak Isyu Munaslub, Tetap Dukung Yadi Indra

    • calendar_month Sel, 20 Nov 2018
    • account_circle topik papua
    • visibility 553
    • 0Komentar

    Jayapura, Topikpapua.com, – Mencermati perkembangan situasi organisasi IJTI Pusat Belakangan ini, dengan beredarnya broadcast dari Kelompok yang menamakan dirinya Jurnalis TV, hingga munculnya wacana Majelis Penyelamat IJTI/MPI, membuat Pengda IJTI paling timur Indonesia angkat Bicara. Ketua IJTI Pengda Papua, Meirto Tangkepayung menyatakan sikap tegas bahwa, IJTI Papua tidak terpengaruh dengan broadcast tersebut dan tetap mendukung […]

  • Ini Alasan MRP Setujui ASN dilarang Bercadar dan Bercelana Cingkrang di Kantor

    Ini Alasan MRP Setujui ASN dilarang Bercadar dan Bercelana Cingkrang di Kantor

    • calendar_month Rab, 6 Nov 2019
    • account_circle topik papua
    • visibility 869
    • 0Komentar

    Jayapura, Topikpapua.com, – Anggota MRP dari Pokja Agama, Toni Wanggay mengaku setuju dengan rencana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi ASN yang di keluarkan oleh kementrian agama RI. ” Larangan ini kan khusus buat Pegawai Negeri Sipil, memang itu harus diatur agar berpakaian lebih baik artinya tidak berlebihan dalam menggunakan pakaian sampai menutup muka […]

expand_less