Ini Nilai Tebusan Kapten Philips yang Disanggupi Pemerintah
- account_circle topik papua
- calendar_month Rab, 5 Jul 2023
- visibility 113
- comment 0 komentar

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri / Mtp
Jayapura, Topikpapua.com – Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri mengaku Pemerintah Papua bersedia menyiapkan sejumlah uang guna membayar tebusan yang diminta oleh KKB Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air, Capten Philips Mark Marthenz.
“Saya hari itu sudah menyampaikan kepada Penjabat Bupati Nduga apabila dia (Egianus Kogoya) minta, tapi tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar, itu saya sampaikan akan dikasih,” ungkap Irjen Fakhiri, Senin (3/7/2023).
Namun demikian, Menurut Irjen Fakhiri ada mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan dana tersebut,” Kami tentunya akan bicara lagi dengan pemerintah bagaimana mekanisme dalam pencairan dana itu agar nantinya tidak menimbul masalah hukum kepada pemerintah daerah. Itu kita akan bicarakan dengan baik,” jelas Fakhiri.
Irjen Fakhiri juga menegaskan bila pihaknya adalah bagian dari hukum di Indonesia, untuk itu perihal uang tebusan capten Philips telah dibicarakan dengan pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
“Jadi jangan sampai disalah artikan ya, tidak ada itu pemerintah menyiapkan uang itu disampaikan Kapolda apabila dia mau bargaining dengan uang tentunya karena kami memahami hukum, tidak mau melibatkan Pemerintah Daerah nanti salah dalam mekanisme uang, makanya paling tidak saya cuma bilang Rp 5 miliar. Dan tentunya apa yang kami sampaikan kan sudah kita sampaikan ke pimpinan atas supaya semuanya clear, itu berkaitan negosiasi,”beber Irjen Fakhiri.
Sebelumnya Irjen Fakhiri juga menegaskan bila pihaknya dan TNI bisa memenuhi tuntutan KKB Egianus Kogoya terkait tebusan uang, namun dua tuntutan lain yang disampaikan yakni meminta senjata dan dialog soal kemerdekaan bangsa Papua tidak akan di penuhi.
“Sebelumnya sudah saya sampaikan, Tapi kalau Egi meminta untuk membeli senjata, mengasih amunisi apalagi bargaining-nya, diskusiatau negosiasi ini untuk merdeka, tidak ada dalam kamus untuk itu, jadi tidak kata lain, kalau minta hal-hal itu tentunya kami akan tolak. Saya dan Pangdam pasti akan tolak,” tegas Fakhiri. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua


