Ini Permintaan Dorince Mahua kepada Kemenhub RI

Jayapura, Topikpapua.com, –  Menanggapi kepindahan sumber daya manusia atau SDM mumpuni dilingkungan KSOP Jayapura yakni Willem Thobias Fofid, Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi dan kultural Orang Asli Papua (OAP) buka suara.

Anggota MRP Papua Dorince Mehua mengatakan dalam memperhatikan menyalurkan aspirasi khususnya keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan OAP pihaknya mempertanyakan jawaban atas surat yang dikirim kepada Menteri Perhubungan tertanggal 3 Januari 2023.

“Kami telah mendengar mutasi secara tiba-tiba SDM mumpuni atas nama Willem Thobias Fofid ke UPP Mamuju pada tanggal 19 Desember 2022, kemudian dimutasi lagi ke KSOP Ambon. Kami selaku lembaga resmi representasi Orang Asli Papua telah bersurat kepada Menteri Perhubungan agar menunda kepindahan Sdra Willem karena sosok seperti itu yang saat ini dibutuhkan oleh Papua,” katanya.

Dia menjelaskan selain surat dari MRP, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Masyarakat Adat Depapre dan juga Komunitas global Analisis Papua Strategis juga telah mengirim surat dengan tujuan yang sama yaitu menunda kepindahan dan sekaligus menunjuk Sdr Willem Thobias Fofid sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura.

“Sudah lima bulan semenjak kami bersurat dan tidak ada balasan dari Menteri Perhubungan, MRP menyesalkan kenapa permintaan Orang Asli Papua tidak ditanggapi bahkan terkesan tidak dihiraukan, selama ini Kemenhub selalu mengirim orang-orang yang datang dan hanya memperkaya dirinya sendiri tanpa berbuat apa-apa, sekalinya Kemenhub mengirim orang yang tepat, malah dimutasi,” ujarnya.

Pihaknya menilai bahwa mutasi adalah hal yang wajar dilingkungan Kementerian Perhubungan, namun Kementerian juga harus melihat dan menjawab kebutuhan daerah apalagi saat ini Papua sedang mendapatkan perhatian khusus negara dan juga daerah dengan Otonomi Khusus.

“Sehingga memerlukan keberpihakan terhadap OAP oleh sebab itu kami meminta kepada Menhub tolong hargai surat MRP dan jawab kebutuhan daerah Papua saat ini” katanya.

Dengan begitu pihaknya menegaskan kepada Menteri Perhubungan agar menghargai permintaan resmi yang dikirimkan oleh MRP, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Masyarakat Adat Teluk Depapre dan juga Komunitas global OAP Analisis Papua Srategis.

“Kami minta segera kembalikan Willem untuk menjadi Kepala KSOP Kelas II Jayapura agar apa yang ditinggalkan dapat ditindaklanjuti seperti pembinaan dan pendampingan OAP dan masyarakat adat dalam bisnis Usaha Jasa terkait yang saat ini telah mati suri,” tegasnya.

Dia menambahkan sebelumnya tidak ada satu orang anak Papua yang tahu mengenai bisnis di Pelabuhan semenjak hadirnya Willem saat ini telah ada 10 JPT atas nama Orang Asli Papua.

Selain itu, keberadaan Willem telah menjadi kaki tangan yang baik antara Pusat dan Daerah yang selama ini hilang dan tidak tampak namun kenapa pemerintah pusat memituskan kaki tangannya tanpa melihat kebutuhan di Papua.

“Menteri Perhubungan tidak bisa menyiapkan waktunya yang berharga untuk mendengarkan keinginan orang Papua, kami akan kembali untuk meminta waktu Menteri Perhubungan lagi atau kami akan bersurat kepada presiden,” pungkasnya. (Redaksi Topik)