Kukuhkan DP Korpri Periode 2023-2028, Ini Pesan Plh Gubernur Papua
- account_circle topik papua
- calendar_month Sen, 3 Apr 2023
- visibility 81
- comment 0 komentar
Pengukuhan DP Korpri Periode 2023-2028/ist
Jayapura, Topikpapua.com, – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengukuhkan Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Papua masa bhakti 2023-2028 di Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura, Senin (3/4/2023).
Dalam kesempatan ini, Ridwan mengingatkan pengurus Korpri agar mampu menunaikan tugas pokoknya.
“Karena Korpri merupakan wadah yang menghimpun para pegawai dan pelaksanaan keorganisasiannya, diatur melalui anggaran dasar Korpri, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010,” katanya.
“Periodisasi organisasi merupakan hal yang biasa terjadi, dan inipun yang mendasari pengukuhan DP Korpri Provinsi Papua masa bhakti 2023 hingga 2028 mendatang,” kata Rumasukun.
Lanjutnya, seperti diketahui bersama bahwa keanggotaan DP Korpri Provinsi Papua sebelumnya banyak kekosongan yang disebabkan mutasi, memasuki purna tugas hingga meninggal dunia.
Alhasil, sambungnya lagi, tugas pokok Korpri harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab seperti membina dan memelihara mutu, serta kesejahteraan rohani dan jasmani para anggota
“Sehingga menjadi pegawai Republik Indonesia yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna, dan berhasil guna,”tegas Rumasukun.
Senada dengan Rumasukun, Wakil Ketua Umum DP Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana menjelaskan tujuan pengukuhan DP Korpri untuk akselerasi peran organisasi Korpri di Provinsi Papua.
“Kita semua berharap pengurus yang baru saja dikukuhkab mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memajukan Korpri beserta seluruh anggotanya di Provinsi Papua,” tutur Bima.
Kata Bima, saat ini DP Korpri Nasional sedang melakukan penguatan organisasi, baik di provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk itu, pengurus DP Korpdi Provinsi juga harus segera melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi sampai tingkat kabupaten atau kota di seluruh Provinsi Papua.
Bima juga berpesan soal empat program utama Korpri, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, lalu menguatkan ideologi dan karakter ASN, serta perlindungan karier dan bantuan hukum ASN. Lalu, yang terakhir melalui peningkatan kesejahteraan ASN.
“Saya juga ingin tekankan bahwa Korpri bukan perkumpulan biasa karena ini adalah perkumpulan para penyelenggara negara. Sehingga setiap anggota (Korpri) harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan,” tandasnya. (LS)
- Penulis: topik papua
