Hadirkan Kaka Bas, Konas GMKI Bahas Persoalan dan Solusi Pemilu Serentak 2024
- account_circle topik papua
- calendar_month Kam, 25 Agu 2022
- visibility 80
- comment 0 komentar
Kaka Bas di Konas GMKI/ist
Jayapura, Topikpapua.com – Konas GMKI Tahun 2022 yang digelar di Kota Jayapura pada hari kedua melaksanakan study meeting yang membahas Pembangunan Nasional dan Daerah Serta Pemilu Serentak.
Adapun studymeeting kali ini menghadirkan narasumber mantan Gubernur Papua Tahun 2006-2011, Barnabas Suebu, Komisioner KPU RI August Mellaz dan Staf Ahli Bawaslu RI Alif dan dipandu langsung oleh host Liviana Cherlisa.
Barnabas Suebu mengatakan bahwa pemilu yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang baik pula. Ia juga menyinggung sistem noken di Papua yang dinilai membodohi masyarakat karena rawan dengan pelanggaran.
“Bagaimanapun masyarakat seharus tau eiapanyang mereka pilih karrna satu orang memiliki hak yang sama dalam memilih, ” ujar Kaka Bas, Rabu (24/8/2022).
Sementara itu, August Mella mengatakan bahwa, Papua menjadi tantangan tersendiri dwlam prmilu serentak tahun 2024, pasalnya akan ada tiga daerah baru di Papua sehingga diperlukan penanganan terlebih khusus.
Selain itu Papua memiliki persoalan lainnya tentang pemilih yang jangkaun sulit dan infrastruktur yang kurang memadai.
“Selain itu sektor logistik yang sulit di distribusikan ke daerah-daerah Papua maka Papua menjadi satu daerah yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari,”Beber August.
Lanjut August, permasalahan lain adalah terkait data pemilih, mengingat masih banyak warga Papua yang belum memiliki E-KTP.
“Problematika pemilu di Papua seperti pemilihan ganda ini menjadi konsen kami sehingga diperlukan e-KTP dan menyingkronkan jumlah pemilih tetap persemester, “jelasnya.
Sementara itu Staf Ahli Bawaslu RI, Alif mengatakan persoalannya DOB baru yang telah ditetapkan akan menjadi pekerjaan besar, pasalnya lembaga Bawaslu otomatis harus segera membentuk pengurusan baru di tiga DOB yang terbentuk.
“Tantangan lainnya adalah pencegahan dan pengawasan, terutama soal money politik yang nantinya bukan lagi serangan fajar melainkan sudah e-money sehingga pengawasannya tentu juga akan dibutuhkan keahlian tersendiri,” jelas Alif.
Alif pun berharap kepada kader GMKI untuk ikut melakukan pengawasan pada saat pemilu serentak digelar pada 2024 mendatang. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
