Usulan Pembentukan 3 Provinsi di Tanah Papua Telah Diterima DPR-RI
- account_circle topik papua
- calendar_month Sen, 28 Feb 2022
- visibility 90
- comment 0 komentar
Anggota Komis IV DPR-RI Dapil Papua, Sulaiman Hamzah/foto ist
Merauke, Topikpapua.com, – Anggota Komis IV DPR-RI Dapil Papua, Sulaiman Hamzah mengungkapkan bahwa saat ini usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua telah diterima dan sedang digodok oleh Komisi II DPR RI.
“Jada tiga provinsi baru di tanah Papua yakni, Provinsi Papua Selatan Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah,” kata Sulaiman di Merauke, Senin (28/02/2022).
Sementara untuk usulan Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat ditunda pembahasannya.
“Setelah digodok Komisi II, selanjutnya masuk di Badan Legislasi. Nanti di Papua akan ada empat provinsi, termasuk induk,” beber Sulaiman.
Sekretaris DPW Nasdem Papua ini mengungkapkan alasan ditundanya pembahasan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, karena pemerintah dan DPR mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait upaya pemekaran provinsi tersebut.
“Terutama di Papua Barat ini penduduknya hanya baru 1 juta sekian. Lalu terkait ibu kota dan juga ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Untuk pemekaran tiga provinsi baru di Papua, lanjutnya, pemerintah dan parlemen menargetkan pembahasan RRU selesai atau ditetapkan menjadi undang-undang di akhir tahun ini.
“Untuk penempatan carateker dan sebagainya itu diatur pemerintah. Tugas kami di DPR hanya sampai ketuk palu (diundangkan) tentunya,” akunya.
Menurut Sulaiman, pemekaran provinsi di Papua semata-mata bagi kesejahteraan masyarakat, utamanya untuk mendekatkan pelayanan di daerah terisolir.
“Jalan dari satu kabupaten ke kabupaten belum semua jalan terbuka. Dengan pemekaran, tentu berbagai program fisik dan pelayanan bisa berjalan baik,” katanya.
Masih dikatakan, pemerintah berkeinginan mengefektifkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di Papua melalui pemekaran provinsi baru di wilayah tersebut.
“Setelah dimekarkan, maka pemerintah akan lebih fokus ke pembangunan infrastruktur, pelayanan termasuk SDM,” tuturnya.
Ia menuturkan, berdasarkan hasil pemantauan pusat, hingga 20 tahun UU Otsus berjalan, masyarakat yang terisolasi di sejumlah pedalaman Papua masih belum terlayani dengan baik.
“Pemda diharapkan bisa melakukannya, tapi ternyata belum menyentuh juga. Jadi mau tak mau pemekaran harus dilakukan,” ungkap dia.
Sulaiman menambahkan, aspirasi pemekaran diusulkan oleh banyak tokoh dari Papua. Pemerintah dan DPR mendukung penuh terhadap apa yang diusulkan itu.
“Pemekaran ini penting untuk pendekatan pelayanan dan juga percepatan pembangunan,” tutupnya. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
