Gubernur: Pembayaran Honorarium Sopir Transportasi PON adalah Tanggungjawab Pusat
- account_circle topik papua
- calendar_month Sen, 8 Nov 2021
- visibility 447
- comment 0 komentar
Jubir Gubernur Papua, M Rifai Darus saat menunjukkan foto Gubernur Lukas Enembe di telepon genggamnya / Nug
Jayapura, Topikpapua.com,- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta maaf kepada segenap unsur yang terlibat dan membantu penyelenggaraan PON XX Papua 2021, yang mana belum mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permintaan maaf ini, secara khusus juga ditujukan kepada seluruh sopir transportasi lokal yang digunakan selama penyelenggaraan PON XX.
“Pak Gubernur Lukas Enembe meminta kepada para sopir transportasi PON XX untuk dapat kondusif dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kamtibmas. Pemprov Papua telah mendengarkan dan menerima keluhan tersebut serta sudah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan itu, ” kata Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus mengutip permintaan maaf gubernur di Jayapura, Senin (8/11/2021).
Rifai menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan PON XX Papua 2021, sektor transportasi, khususnya mengenai honorarium sopir transportasi lokal merupakan bagian tanggung jawab pemerintah pusat terhadap alokasi anggarannya.
“Kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,4 triliun setelah PB PON XX Papua sebelumnya mengajukan angka tersebut untuk dialokasikan salah satunya terhadap sektor transportasi lokal yang didalamnya termasuk honorarium para supir,” jelas Rifai.
Lanjut Rifai, Gubernur Lukas Enembe pun meminta kepada pemerintah pusat agar menuntaskan alokasi anggaran yang masih belum dicairkan. Alasannya, kata Rifai, anggaran tersebut sangat dibutuhkan saat ini untuk membayar honorarium para sopir transportasi lokal PON XX Papua 2021.
“Mereka telah membantu pelaksanaan PON dengan sangat baik, untuk itu kiranya kewajiban yang belum ditunaikan agar segera dapat direalisasikan,” bebernya.
Kembali diharapkan Gubernur Papua, agar situasi kembali kondusif mengingat masih berlangsungnya Peparnas XVI Papua 2021.
“Pemerintah Provinsi Papua akan selalu membuka pintu untuk mendengarkan dan menampung seluruh keluh dari para sopir rransportasi lokal PON. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pihak agar koridor diskusi yang digunakan mengedepankan kondusivitas,” tandas Rifai. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
