Munas KADIN Terancan Ditunda, Ini Sebabnya

Jakarta, Topikpapua.com, – Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia di Kendari yang rencananya akan di gelar pada tanggal 30 Juni 2021, bisa saja ditunda. Hal tersebut mengingat terus melonjak nya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Pak Rosan (Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin  Indonesia) dan panitia terus berkomunikasi dengan Pemerintah, karena Munas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila arahan Pemerintah ditunda, tentu akan kami tunda,” kata ketua pelaksana Munas Kadin VIII, Adisatrya Sulisto, Senin (21/06/21).

Baca Juga : Sejumlah Kadinda Kecewa, Panitia Munas Dianggap Kurang Peka

Sebelumnya sejumlah Pengurus Kadin disejumlah daerah juga telah meminta kepada panitia Munas agar pelaksanaan Munas VIII di tunda dengan alasan semakin tingginya penyebaran covid-19 di Indonesia.

Bahkan, Ketua Kadin Kepulauan Riau, Akhmad Ma’ruf Maulana  sudah menyurati Presiden Jokowi, memohon  agar Munas Kadin  ditunda, dengan alasan covid semakin meningkat, dan bisa mengancam keselamatan peserta munas.

Permohonan agar Munas Kadin ditunda oleh Pemerintah cq Panitia Pelaksana, juga didukung sejumlah Kadinda lainnya, seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta dan Papua Barat.

Baca Juga : Kasus Covid Meningkat, Usulan Munas Kadin Ditunda Menguat

“Kadin mesti mematuhi himbauan Presiden Jokowi, jangan membuat kerumunan,” ungkap Ketua Kadin PapuaBarat, Immanuel Yenu belum lama ini.

Penyebaran covid memang semakin mengkhawatirkan, di hari Minggu (20/6) kemarin, tercatat kasus  positif nasional mencapai 13.737 orang per hari, yang merupakan angka tertinggi selama empat bulan terakhir.

Presiden Joko Widodo pun kembali menghimbau agar masyarakat mematuhi prokes, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan.

“Di saat kasus positif covid semakin meningkat, kita harus terus berikhtiar, untuk menahan laju penyebaran virus ini. Dengan vaksin diharapkan masyarakat akan memperkuat upaya pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” kata Jokowi di akun instagramnya, Minggu (20/6).

Baca Juga : Covid-19 Mengganas, 4 Provinsi Minta Munas Kadin Ditunda

Seiring dengan himbauan Presiden itu, instansi pemerintah maupun swasta, mulai Senin ini kembali menerapkan aturan Work From Home (WFH).

Kementerian Badan Unsaha Milik Negera (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir menerbitkan  kebijakan WFH, 17 s/d 25 Juni. Juga melarang  perjalanan dinas, dan rapat tatap muka secara langsung. Kebijakan serupa juga berlaku di Kementrian Ekonomi dan Kreatif, di bawah Sandiaga Uno..

” Beliau sampai kurang tidur lantaran covid. Kondisi saat ini terjadi karena imbauan pemerintah dan protokol kesehatan diabaikan. Coba kalau aturan diikuti, tidak akan terjadi seperti sekarang ini,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

Sementara itu Relawan Lapor Covid-19, meminta sudah waktunya Presiden Jokowi, untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Permintaan itu didasari oleh petisi yang ditanda tangani 1.150 relawan melalui online. Petisi itu juga meminta Pemerintah memperbaiki penanganan darurat terpadu, untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif covid.

“Setiap acara yang berpotensi membuat kerumunan sebaiknya ditunda dulu,” kata Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Covid-19, ketika ditanya tentang akan terus berlangsungnya Munas VIIi Kadin di Kendari. (Redaksi Topik)