Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy / ist

Jayapura, Topikpapua.com, – Pemerintah Provinsi Papua merespon aksi penembakan oleh KKB yang merengut nyawa Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Papua, Brigjen TNI  Gusti Putu Dani Nugraha Karya, di Distrik Beoga Kabupaten Puncak, Minggu 25 April.

Ada 6 Poin pernyataan yang di sepakati oleh Pemprov Papua dengan Kodam XVII Cendrawasih dan Kepolisian Daerah Papua usai menggelar pertemuan, Senin, 26 April 2021. Pertemuan di pimpin oleh Sekda Papua, Dance Yulian Flassy.

Baca Juga : Pangdam Cenderawasih : Kabinda Papua Gugur Tertembak di Beoga

Baca Juga : Presiden Jokowi Perintahkan TNI/Polri Tumpas Tuntas KKB di Papua

Berikut 6 poin pernyataan sikap Pemprov Papua yang di terima Redaksi Topik dari rilis Dinas Komunikasi dan Informartika Provinsi Papua :

  1. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua beserta Jajarannya mengutuk keras atas kejadian tersebut, dan menegaskan bahwa kejadian di luar Prikemanusian serta berharap tindakan ini tidak terulang lagi, apalagi terhadap Perwira Tinggi TNI yang sedang melaksanakan tugas di Papua, sekaligus juga menyampaikan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya Brigjen TNI  Gusti Putu Dani Nugraha Karya .
  2. Pemerintah Provinsi Papua akan memberikan Penghargaan / Apresiasi khusus kepada Almarhum Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha Karya atas pengabdiannya di Papua.
  3. Sebagai salah satu bentuk penghormatan yang diberikan, Bapak Gubernur Papua secara khusus memerintahkan Sekda Papua dan beberapa Kepala SKPD untuk menghadiri pemakaaman Almarhum di TMP Kalibata, Jakarta pada hari Selasa, 27 April 2021.
  4. Pemerintah Provinsi Papua akan lebih meningkatkan lagi koordinasi antar lembaga untuk memastikan deteksi dini atas berbagai persoalan di Papua melalui pertemuan berkala antar Lembaga Pusat di Daerah (KODAM, POLDA, BINDA, POLHUKAM serta K/L lainnya) dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
  5. Pemerintah Provinsi Papua juga akan lebih mengefektifkan komponen-komponen yang ada di dalam Pemerintahan maupun dimasyarakat untuk bersama sama mencegah tidakan-tindakan yang dianggap merugikan banyak orang .
  6. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah setempat bersama TNI/POLRI dan unsur terkait lainnya akan berupaya memberikan rasa aman/nyaman bagi masyarakat setempat dan menghimbau untuk tidak terprovokasi serta memakasimalkan operasi-operasi sosial dan membantu / mendorong kegiatan teriorial yang dilakukan oleh TNI/POLRI lebih masif lagi.

Selain hal-hal  tersebut di atas yang disepakati pada Rapat Koordinasi, Sekda Flassy juga menegaskan  agar masyarakat di Papua tetap tenang melakukan kegiatan sebagaimana biasanya tidak terpancing isue dan tetap berharap hanya pada Tuhan untuk mewujudkan Papua, Bangkit Mandiri  Sejahtera yang berkadilan. (Redaksi Topik)

4 KOMENTAR

  1. Kami Anak daerah Papua mohon kepada TNI dan Polri jangan Operasinya di lakukan di kalangan nrumau atau Keadiaman nmasyarakat baik di kota, Distrik maupun desa atau kampung dimana masyarakat bertempat tinggal, berkebun, atau mencari nafkah lainnya. Bolehlah pergi dari pengukiman Warga mencari OPM.
    Karena setiap dan sering kali operasi militer di Papua yang menjadi sasaran adalah warga sipil. Sebab gaya, kebiasaan hidup di kampung mereka tidak bisa dibedakan dengan kehidupan dan gayanya OPM.
    Pentingnya adalah selidiki informasi dengan benar dan pasti lalu mengejar mereka.

    • Bro tabuni para gerombolan pengacau di papau merka sudah berkamuflase seolah2 rakyat jelata, tinggal dikampung harusnya kamu yg bisa melaporkan mereka siapa2 yg mencurigakan

  2. Saya pikir Masalah seperti Ini sudah Sering Terjadi…
    Langkah-Langkah yang harus di ambil oleh pemerintah Pusat dan daerah adalah pendekatan Secara humanis dan selalu menggali informasi yang akurat agar tidak salah sasaran.. karna itu, ulah yang di buat oleh Mereka adalah Oknum…
    Daerah yang khususnya di Papua bagian Gunung.. Manusianya tidak Bisa di bedakan.. Semua Raut Wajah Sama persis.. ibarat nya Muka Sama ( Musa )..
    Kalau pun Nantinya ada Gelar Operasi…
    Saran saya.. jangan Di Distrik, Desa Ataupun di Perkampungan…
    Kerana operasi semacam begitu nantinya akan membawa Warga Di sekitar daerah tsb Semakin tidak Tenang Dengan kehadiran Negara Semacam itu..
    Operasi lah di tempat KKB Atau OPM yang Tempatnya memang Sering Kehidupan Nya di Hutan..

  3. Saya Sebagai anak pribumi west Papua berpendapat bahwa sumbangan dengan keputusan pemerintah daerah provinsi Papua dengan 6 poin diatas ini. Bahwa komplik Papua terus terjadi karena apa itu harus mengetahui terlebih dulu akar masalah nya, pemerintah pusat maupun daerah sudah tahu bahwa setiap daerah yang anga merah seperti kabupaten nduga puncak Papua dan berapa kabupaten kota itu, maka dari itu setiap pengangkatan CPNS bagi yang non Papua jangan tempat penempatan kabupaten tersebut ka. Dan juga TNI POLRI, itu yang masalah terus terjadi sekian dan terima kasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here