OTSUS Jilid II, JWW : Jangan Jadikan Masyarakat Sebagai Tameng
- account_circle topik papua
- calendar_month Jum, 24 Jul 2020
- visibility 2.891
- comment 0 komentar
Jhon Wempi Wetipo (JWW) / ist
Jayapura, Topikpapua.com, – Mantan Bupati Kabupaten Jayawijaya dua periode, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo (JWW) berharap kepada seluruh pimpinan di Papua agar tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng terkait Rencana pemerintah melanjutkan OTSUS Jilid II di Papua.
“Bicara OTSUS tapi Pimpinan daerah gagal paham karena hanya tau habiskan uang rakyat dengan program yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat, jadikan rakyat sebagai tameng para penguasa di daerah, “Kata JWW kepada redaksi topik lewat telepon selulernya, jumat (24/07/20) malam.
Menurut JWW, selama ini masih banyak kebijakan dari pimpinan daerah di Papua terkait penggunaan dana OTSUS yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Barang ini kan (dana OTSUS) seperti aliran air, dari pusat kucurkan dana banyak ke Papua, namun yang sampai di masyarakat itu sedikit sekali, ada selang yang bocor, dan ini yang harus di cari tau bocornya dimana…?,”katanya.
Menurut Wamen JWW, bila selama ini OTSUS yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua diimplementasikan dengan baik dan benar, maka rakyat Papua tidak ada lagi yang berteriak karena merasa belum sejahtera.
“Saya sangat yakin.., bila selama ini OTSUS di implementasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka di Papua tidak ada yang berteriak karena alasan tidak sejahtera, namun inikan yang terjadi berbeda, kita lihat masih banyak warga papua yang miskin dan belum sejahtera “Ujarnya.
JWW yang juga adalah ketua DPD PDI Perjuangan ini berharap agar ada evaluasi secara menyeluruh, mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2020, sehingga bisa diketahui dimana masalahnya.
“Jadi kalau mau OTSUS ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Papua, yang pertama harus dilakukan adalah evaluasi implementasi OTSUS secara menyeluruh, mulai dari tahun 2002-2020. Apa sesuai harapan atau tidak, tepat sasaran atau tidak, gagalnya di mana, perlu diperbaiki di mana..?, “Bebernya.
JWW mengaku untuk mengetahui apa yang diinginkan rakyat Papua harus di buka ruang terbuka antara stakeholder baik di daerah dengan pemerintah pusat yang melibatkan perwakilan adat, agama dan pemerintah.
“Harus dibuka diskusi terbuka dengan para stakeholder, mari duduk bersama dan evaluasi secara keseluruhan, bukan nya membungkus kejahatan atas nama rakyat Papua, Kalau ini terus berlanjut maka para Pemimpin di Papua tidak bisa melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain, “Tukasnya. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
