Ini Alasan Kejati Papua Periksa Bupati Keerom
- account_circle topik papua
- calendar_month Sen, 17 Feb 2020
- visibility 2.275
- comment 0 komentar
Aspidsus Kejati Papua, Lukas Alexander Sinuraya / ist
Jayapura, Topikpapua.com, – Pemanggilan Bupati Keerom, Muhammad Markum oleh Kejati Papua sebagai Saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah dan bansos Kabupaten Keerom, terkait dengan penjelasan terhadap penggunaan dana bansos untuk tiga lembaga.
“Jadi kita minta keterangan beliau ini untuk dimintai keterangannya, karena beliau selaku orang yang menetapkan alokasinya, memang saat itu beliau ini Wakil Bupati, tapi ada juga alokasi dari dana itu beliau yang terima dalam arti kata dibawah binaan beliau, salah satu contohnya Pramuka,” kata Aspidsus Kejati Papua, Lukas Alexander Sinuraya, Senin (17/02/20).
Ia menyebut dua diantara Lembaga yang menerima dana Bansos tersebut adalah Pramuka dan KPA (Komisi Penanggulangan Aids) Kabupaten Keerom, dimana Bupati Keerom, Muhammad Markum sebagai ketua untuk kedua Lembaga tersebut.
Alexander mengatakan Bupati sendiri telah di periksa pekan lalu, tepatnya Jumat (14/02/20) dengan 16 pertanyaan. “ Ini kan kita panggilnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan beliau sejak pukul 15.00 – 22.30 WIT,” katanya.
Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan Bupati Keerom bakal dimintai keterangan lanjutan oleh pihak kejaksaan. “ Nanti kita sambungkan keterangannya beliau ini, kalau memang masih diperlukan maka kita akan panggil beliau lagi,” jelasnya.
Ia menyebut untuk penanganan kasus dugaan penyalagunaan dana Hibah dan Bansos Kabupaten Keerom ini memang belum ada satupun tersangka yang ditetapkan, Kejaksanaan dalam hal ini sangat berhati-hati, sebab ada banyak saksi yang harus diperiksa dan itupun harus teliti, sebab ini menyangkut pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana tersebut.
Sekedar diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua melakukan penyelidikan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial ( bansos) Tahun 2017 di Kabupaten Keerom, yang tidak sesuai peruntukannya. Jumlah dananya sebesar Rp57 Miliar untuk Dana Hibah dan Rp 57 miliar dana bansos Rp 23 miliar.
“Jumlah keseluruhan dana hibah dan bansos yang ada pertanggungjawabannya hanya sekitar Rp 20 miliar, jadi masih Rp 60 miliar yang belum dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Nixon Mahuse beberapa waktu lalu. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
