JBGP Ungkap 5 Alasan Utama Mengapa Gubernur MDF Intensif Bertemu Kementrian dan Lembaga Negara

Jayapura, Topikpapua.com, – Pertanyaan publik mengenai mengapa Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) begitu intensif bertemu dengan kementerian dan lembaga negara sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 adalah pertanyaan yang wajar dan harus dijawab secara terang.

Merespon pertanyaan tersebut, Juru bicara Gubernur MDF, M.Rifai Darus mengatakan Papua tidak boleh hanya duduk menunggu program datang dari Jakarta. Papua harus aktif mengetuk pintu, membawa data, menyampaikan persoalan, dan memperjuangkan kepentingannya langsung di pusat pengambilan keputusan nasional.

“Yang dibawa Gubernur ke Jakarta bukan sekadar agenda pertemuan, melainkan daftar persoalan Papua yang membutuhkan keputusan dan dukungan Pemerintah Pusat. Sebab, tidak semua masalah daerah dapat diselesaikan hanya dari meja pemerintahan di Jayapura,” ungkap Rifai, Kamis (3/9/2026).

Menurut Rifai persoalan ASN Pemerintah Provinsi Papua menjadi salah satu atensi Gubernur MDF. Pascapemekaran daerah otonomi baru, jumlah ASN di provinsi induk masih cukup besar dan memberi tekanan terhadap belanja pegawai serta kemampuan fiskal daerah.

“Karena itu, Gubernur berupaya membuka jalan penataan dan penempatan ASN pada instansi vertikal sesuai kompetensi, kebutuhan organisasi, dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dijelaskan Rifai, ASN tidak boleh hanya dilihat sebagai beban anggaran. Mereka adalah sumber daya manusia yang harus ditata dan didistribusikan secara produktif agar tetap dapat mengabdi, sekaligus menjaga kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut, Kondisi Keuangan Daerah yang Belum Stabil yang mengharuskan Pemerintah Provinsi bergerak lebih aktif. Papua tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan pembangunan hanya dengan APBD. Program nasional, dukungan kementerian, skema pembiayaan, dan kolaborasi lintas pemerintahan harus dijemput dan dikawal.

” Ketiga, terkait dinamika pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Persoalan regulasi, pembagian kewenangan, pendanaan, kebijakan afirmasi, serta perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua harus terus diperjuangkan agar Otonomi Khusus tidak hanya kuat dalam aturan, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Berikutnya, menurut Rifai yang tidak kalah penting adalah investasi yang sehat dan berkeadilan bagi Papua,” Investasi harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menggerakkan ekonomi lokal, serta memberi ruang yang nyata bagi pengusaha dan masyarakat Papua. Papua harus menjadi pelaku dan penerima manfaat pembangunan, bukan sekadar tempat berlangsungnya investasi,” ujarnya.

Kelima, Lanjut Rifai, Gubernur sedang membangun jembatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Dengan tantangan geografis, keterbatasan fiskal, dan besarnya kebutuhan masyarakat, tidak ada satu tingkat pemerintahan yang dapat bekerja sendiri.

“Setiap hasil pertemuan tersebut harus dikawal dan diterjemahkan oleh OPD teknis menjadi program, kegiatan, serta pelayanan yang terukur. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak pertemuan yang dilakukan, melainkan berapa banyak persoalan Papua yang memperoleh jalan keluar dan berapa besar manfaat yang akhirnya dirasakan rakyat,” bebernya.

Jadi, Dijelaskan Rifai, intensitas pertemuan Gubernur dengan kementerian dan lembaga bukan karena kekurangan pekerjaan di daerah. Justru Gubernur sedang membawa pekerjaan dan persoalan daerah ke tempat keputusan itu dapat diperjuangkan.

“Gubernur tidak sedang mencari panggung melalui banyaknya pertemuan. Gubernur sedang mencari jalan keluar bagi persoalan Papua. Setiap pintu kementerian yang diketuk adalah ikhtiar membuka jalan bagi program, anggaran, investasi, dan pelayanan yang lebih baik bagi rakyat. Inilah diplomasi pembangunan: Papua tidak menunggu, Papua bergerak menjemput masa depannya,” tutup Rifai. (Redaksi Topik)