Polemik Status Tanah RSUD Yowari, Ini Penjelasan Pemkab Jayapura..
- account_circle topik papua
- calendar_month Jum, 14 Jun 2019
- visibility 521
- comment 0 komentar
Sekda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumartono dan Kepala Bidang Kedaruratan pada BPBD Kabupaten Jayapura, Kori Simbolon, saat gelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019) / Irf
Sentani, Topikpapua.com, – Pemerintah Kabupaten Jayapura merespon pelaporan yang di buat oleh LSM Papua Bangkit ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua, terkait masalah status tanah tempat berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Yowari.
Menurut Sekertaris Daerah Pemkab Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi, S.Pd., M.KP., Pembahasan tentang tanah untuk RSUD Youwari telah 4 kali dilakukan dan sudah rampung, “ Jadi saat ini tinggal tim jasa penilai aset (appraisal) turun memberikan penilaian terhadap harga, juga terhadap objek tersebut. Jadi tinggal penyelesaian dan tidak ada masalah dari bahasan bersama dari 4 orang yang punya sertifikasi di atas tempat itu,” Jelas Sekda Hanna kepada awak Media, Kamis (13/06/19).
Selain polemik status tanah RSUD Yowari, Sekda Hanna juga mengklarifikasi terkait laporan soal status tanah seluas 3 herkat di Ariyauw, menurut Sekda Hanna sertifikat tanah tersebut sudah ada di bagian asset dan tinggal surat keterangan hibah yang telah ditanda tangani Bupati Jayapura dan tidak lama lagi tanah hibah dimaksud sudah bisa diserahkan ke pihak perhubungan untuk dimanfaatkan.
“Jadi sudah tidak ada masalah soal 2 lokasi itu, jadi itu klarifikasi dari kami perlu luruskan supaya tidak ada bola liar di luar tetapi pemerintah punya hak memberikan penjelasan kepada publik, sehingga orang tidak memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar sehingga wibawa pemerintah dijaga oleh kita semua, baik pers, masyarakat dan oleh kita semua yang mendiami tanah kenambai umbai,” Beber Sekda Hanna.
Sebelumnya LSM Papua Bangkit melaporkan tiga permasalahan yang tejadi di Pemkab Jayapura ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua, Pertama terkait status tanah RSUD Yowari, kedua terkait lahan seluas 3 hektar di Ariyauw yang terbengkalai dan yang ketiga terkait proses pembangunan jembatan yang perencanaannya telah dilakukan selama 10 tahun, tetapi sampai saat ini tidak terealisasi. (Irf / RT)
- Penulis: topik papua
