Debat Kandidat, Meki Nawipa Tekankan Regulasi untuk Lindungi Orang Asli Papua

Jakarta, Topikpapua.com,- Provinsi Papua Tengah resmi dimekarkan pada 25 Juli 2022, bersama dengan Papua Selatan dan Papua Pegunungan, kini menghadapi tantangan kesehatan yang serius, termasuk tingginya prevalensi stunting dan penyakit menular.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka prevalensi stunting di provinsi yang beribu kota di Nabire ini mencapai 39,4%, dengan total 46.128 kasus. Dengan angka ini, Papua Tengah menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

Di sisi lain, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan bahwa total kasus HIV/AIDS di seluruh Papua mencapai sekitar 51.408 hingga Maret 2023, dengan Kabupaten Nabire mencatat jumlah tertinggi, yaitu 9.412 kasus, diikuti oleh Kota Jayapura dan Mimika.

Menurut Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2024, jumlah penduduk Papua Tengah adalah 1.362.519 jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain dengan populasi hampir serupa, seperti Gorontalo (1,24 juta jiwa), Maluku Utara (1,37 juta jiwa), dan Sulawesi Barat (1,45 juta jiwa), angka kasus HIV/AIDS di Papua Tengah terbilang sangat tinggi, yakni 1.180 kasus di Gorontalo, 537 kasus di Maluku Utara, dan 665 kasus di Sulawesi Barat.

Atas dasar databteraebut dalam debat calon gubernur Papua Tengah yang berlangsung pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di GOR Futsal Timika, calon gubernur Meki Fritz Nawipa dan Cagub Papua temgah Nomor Urut 03, menekankan pentingnya melindungi Orang Asli Papua (OAP).

Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Papua Tengah, perlu membuat regulasi khusus untuk melindungi OAP.

“Sejak 1969 hingga 2024, orang Papua hanya melahirkan sekitar 21 ribu anak per tahun, sementara angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Gubernur harus membuat regulasi yang memberikan kekhususan bagi orang Papua agar mereka mendapatkan kesempatan yang layak,” ujar Meki, mantan Bupati Paniai.

Ia menambahkan, meskipun perhatian terhadap masyarakat non-Papua tetap ada, penting untuk mengangkat OAP agar bisa setara dalam pembangunan. Meki juga merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberi kewenangan lebih kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta menghormati hak-hak budaya masyarakat Papua.

Dalam sesi tanya jawab dengan Calon Gubernur Papua Tengah lainnya, John Wempi Wetipo, Meki menyoroti bahwa kebijakan mendatang harus fokus pada perlindungan OAP dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Ia mengkritik ide penerapan Kartu Papua Tengah Sejahtera yang diusung JWW, menyebutnya sebagai “Silent Operation Genocide” yang dapat membuat orang Papua bergantung pada program pemerintah.

Sementara itu, John Wempi Wetipo berencana meluncurkan Kartu Papua Tengah Sejahtera dengan sembilan program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan gratis.

Meki Nawipa juga menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi OAP dengan membangun rumah sakit provinsi yang menawarkan pelayanan gratis, serta insentif bagi tenaga medis. “Kami akan mendirikan klinik gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, agar mereka merasakan kehadiran pemerintah dalam melayani,” pungkasnya. (Redaksi Topik)