Wujudkan Papua Tengah Terang, Pemprov Lakukan Kerja Sama Dengan PT PLN

Nabire, Topikpapua.com, – Untuk mewujudkan program Papua Tengah terang, Pemprov Papua Tengah menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT.PLN (Persero). Adapun PKS tersebut dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk dan GM PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono serta disaksikan Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray, dan Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Nabire, Parmonangan Andreas Sitorus, Selasa (28/5/2024) sore.

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menerangkan ada 10 program prioritas yang ditetapkannya di Provinsi Papua Tengah salah satunya Papua Tengah Terang. Dimana isi dalam MoU bersama PLN, yakni penyambungan baru jaringan PLN, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan subsidi pembayaran token listrik gratis.

“Khusus untuk PLN kita hari ini menggelar PKS, dimana Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah telah menganggarkan subsidi token listrik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan diperuntukkan khusus bagi masyarakat asli papua Tengaj,” jelasnya.

Khusus token listrik gratis kepada masyarakat, lanjut Ribka Haluk, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah program pemerintah pusat pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstream 0 persen 2024.

“Program token listrik gratis ini semua bersumber dari APBD Provinsi. Harapannya kedepan melalui program ini semua daerah di Papua Tengah bisa terang, tentu ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami yakin kedepan rumah-rumah masyarakat bisa terang,” jelasnya.

Ribka Haluk menegaskan dengan Papua Tengah terang dipastikan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebab pemerintahan, perekonomian, UMKM, pendidikan dan aktivitas rumah tangga membutuhkan listrik.

“Saat ini listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat diperlukan aliran listrik. Kita berharap kita bisa membuat Papua Tengah ini terang, bukan hanya di Nabire melainkan diseluruh daerah di Papua Tengah,“ tegasnya.

GM PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono mengungkapkan PKS ini merupakan hal yang pertama kali terjadi, dalam hal sinergi PLN dengan pemerintah daerah, bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“PKS ini merupakan hasil sinergitas menyatukan niat baik yang sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PLN yaitu agar masyarakat di pelosok kampung/desa dapat menikmati manfaat adanya listrik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP di Papua Tengah,” jelasnya.

Ia menerangkan, setelah PKS ini pihaknya akan melakukan pendataan daerah dan masyarakat yang mana saja layak mendapatkan subsisi token listrik gratis.

“Setelah ini kita akan bersama-sama menginventarisir siapa dan dimana saja masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ungkapnya.

Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, lanjutnya, PLN juga akan memperbesar jaringannya, yang tadinya hanya 2 unit pengelolanya saat ini sudah ada 6 unit. Kini disetiap provinsi yang baru sudah ada yang mengelola listrik pedesaan sendiri.

“Kini yang mengelola listrik pedesaan di Papua Tengah sudah ada, sehingga kami menjadi lebih fokus lagi untuk melistrikin seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk sistem kelistrikan khusus di Nabire, saat ini sudah lebih dengan daya mampu 40 MW, dengan beban puncaknya 25 MW dan masih ada 15 MW cadangan. Sedangkan kebutuhan untuk pusat perkantoran 5 MW, sehingga masih ada 10 MW cadangan.

“Cadangkan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Nabire selanjutnya pasca DOB. Khusus untuk perkantoran kedepan, kami akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Bumi, sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari green energi. Jadi pusat pemerintahan yang akan bersumber dari green energi ini yang akan pertama kali terjadi,” tutupnya. (Redaksi Topik)