BI Papua : Tiga Hal ini yang Dapat Tingkatkan PAD dan Perekonomian Daerah

Jayapura, Topikpapua.com – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua, Juli Budi Winantya mengungkapkan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bila ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua.

Pertama, pemanfaatan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Selanjutnya adalah efisiensi belanja pemerintah, serta tata kelola anggaran.

“Penguatan digitalisasi di lingkup Pemda melalui implementasi ETPD perlu dilakukan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan realisasi anggaran,” kata Juli usai mengikuti acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (15/6/2023).

Dijelaskan Juli bila realisasi anggaran penerimaan dan belanja Pemda di Papua menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian daerah.

“Sumber pertumbuhan ekonomi harus banyak, jangan hanya bertumpu ke satu sektor. Kemudian pelaku usaha harus dari semua level, mulai dari kecil hingga pelaku usaha besar. Sehingga pengembangan UMKM menjadi penting,” ucapnya.

Juli menyebut, perlu upaya meningkatkan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja usia muda agar ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

“Kemudian bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2035, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar pertumbuhan yang kita inginkan berkelanjutan, inklusif, kuat dapat dicapai,” ujar Juli.

Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Moudy Hermawan mengatakan, Pemda agar berupaya untuk mengoptimalkan PADnya.

“Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah,” jelas Moudy.

Moudy mengatakan, ekonomi Papua juga ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya mendorong baik kementerian atau lembaga, maupun Pemda agar lebih cepat merealisasikan APBN.

“Belanja modal, Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik segera direalisasikan supaya menyerap tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian,” kata Moudy.

Sementara dari sisi industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilik arah kebijakan prioritas pada tahun 2023 ini, salah satunya menjaga pertumbuhan ekonomi, selain penguatan sektor jasa keuangan, peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK.

Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit terus bertambah. OJK akan terus berupaya membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk UMKM.

“Terjadi peningkatan penyaluran kredit. Dibandingkan nasional yang hanya tumbuh 8,08 persen, pertumbuhan kredit di Papua mencapai 10,83 persen. Kita harapkan kedepannya sampai Desember tahun ini pertumbuhan kredit di atas target nasional 10-12 persen,” tutup Ikhsan. (Redakai Topik)