Luncurkan APS Centre, Laus Deo Rumayom Sesalkan Menteri Perhubungan Abaikan Surat Permintaan

Jayapura, Topikpapua.com, – Analisis Papua Strategis (APS) sebagai wadah komunitas profesional putra-putri Papua meluncurkan APS Centre for Development and Global Studies.

Lembaga riset APS for Development and Global Centre ini bertujuan untuk membantu pemerintah melakukan penelitian dalam berbagai bidang yakni masyarakat adat, komunikasi, taansportasi, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda, olahraga, agama, teknologi serta ekonomi bisnis Perbankan.

Selain itu salah satu fokus dari lembaga riset ini adalah melakukan mapping SDM Orang Asli Papua dalam struktur pemerintahan baik didaerah maupun dipusat, dalam menunjang pembangunan secara holistik di 6 Provinsi di Papua, khususnya 4 provinsi Daerah Otonom Baru.

“Kami berharap dengan hadirnya APS Centre for Development and Global Strategies ini dapat membantu menjembatani antara berbagai stakeholder yaitu pemerintah daerah, pimpinan agama, masyarakat adat yang ada di Papua dengan pemerintah Pusat” ujar Laus Deo Rumayom yang juga founder Analisis Papua Strategis saat pelucuran APS Centre for Development and Global Studies di Abepura Jayapura, Senin (29/5/2023)

Menurut Rumayom, pihaknya menyayangkan terkait dengan mapping kebutuhan SDM Orang Asli Papua untuk pembangunan Papua, khusus dalam sektor transportasi dan bisnis shipping karena tidak adanya balasan surat dari Menteri Perhubungan RI terkait permintaan agar salah satu putra terbaik Papua yaitu Willem Thobias Fofid dikembalikan ke Papua.

“APS sudah menyurati Menteri Perhubungan tertanggal 22 Desember 2022 selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua yang merupakan wadah masyarakat adat yang resmi dan secara spesifik Dewan Adat suku Moy dan Tepera juga menyurati Menteri Perhubungan disaat yang bersamaan dengan tuntutan yang sama yaitu mengembalikan Willem Thobias Fofid sebagai Kepala KSOP Jayapura, sudah 5 bulan berselang namun tidak satupun surat dibalas oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya.

Dia menilai semenjak dipindahkan Willem Thobias Fofid pihaknya tidak melihat adanya pembinaan yang dilakukan agar pengusaha OAP melirik bisnis shipping ataupun pembinaan terhadap JPT OAP yang telah terbentuk sewaktu yang bersangkutan masih berada di Jayapura.

“Di mana terdapat 10 JPT dan PBM OAP dan mereka dibina dan diberikan akses untuk bersaing dengan JPT temasuk usaha jasa terkait kepelabuhanan lainnya yang bukan OAP, Menteri Perhubungan kami anggap tidak berpihak pada kebutuhan Orang Papua,” ungkapnya.

Dia mengatakan sejak dilantiknya BP3OKP dalam merealisasikan RIPP dibutuhkan SDM yang memadai dan mumpuni sehingga pihaknya menganggap Willem Thobias Fofid merupakan SDM OAP yang sangat memadai dan mumpuni dan lebih dari itu Papua membutuhkan SDM yang berpihak pada OAP.

“Oleh sebab itu, Menteri Perhubungan yang terhormat tolong hargai surat resmi yang dikirimkan dan kami mohon agar permintaan kami dapat segera dikabulkan,” tegas Laus yang juga akademisi Universitas Cenderawasih dan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan periode 2019-2022,” pungkasnya. (Redaksi Topik)