Ini Pokok-pokok Pembahasan Dalam Focus Group Discussion

Jayapura, Topikpapua.com –  Polda Papua  menggelar Focus Group Discussion dengan Tema “Mensejahterakan Masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan pemerintah Papua, Kota Jayapura, akademisi, politisi serta perwakilan adat tersebut, berlangsung di Ball Room Hotel Aston, Rabu (29/07/20).

Kapolda Papua mengatakan, NKRI merupakan rumah bagi semua rakyat Indonesia termasuk masyarakat Papua. Dimana rumah tersebut harus di rawat, dipelihara dengan baik, sebab penghuninya adalah masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauk.

“Kita bersama memikul tanggung jawab sebagai  penghuni tuan rumah, membangun harmonisasi sosial yang dibina dan di rawat dengan kasih sayang,” kata Kapolda

Ada beberapa tujuan yang saya harap bisa tercapai, kita harus berinovatif dan melakukan terobosan, Indonesia yang maju dan sejahtera dan menjadikan Papua sejahtera dalam Semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dijelaskan Kapolda,  Orang Asli Papua mempunyai potensi Anak-anak muda yang berbakat diberbagai bidang.  “ Menurut saya keterlibatan anak-anak Papua sangat penting contohnya Spirit of Papua,  yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di Papua yang lebih maju, harus melakukan evaluasi dan transparansi mengenai dana otsus jilid I sehingga mendapatkan masukan dan ada perubahan untuk dana otsus jilid II.,” kata Kapolda

Mengenai anak-anak muda Papua yang telah melakukan pendidikan di luar Indonesia maupun Luar Negeri, Lanjut Kapolda, setelah kembali ke Papua mereka kebingugan dan apa yang akan mereka lakukan jika kembali ke Papua. Disinilah, semua pihak berperan  aktif untuk  mengembangkan potensinya selama apa yang dia dapati di tempat kuliahnya.

“Kita harus lebih banyak berbicara dengan kaum muda Papua karena potensi yang anak-anak Papua miliki,” jelas Kapolda.

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisay Rollo, SH mengatakan peran DPRD dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi rakyat di tengah Pandemi Covid – 19.  Sebagai pilar utama dalam Pemerintahan daerah, DPRD perlu lebih Profesional dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.

“Kita juga wajib melaksanakan Pengawasan dalam setiap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Jayapura,” jelansya.

Ketua DPRD mengajak, masyarakat untuk membangun Tanah Papua yang bersih, mencintai Kota Jayapura sebagai surga bersama, yang paling inti dalam situasi Covid – 19 membangun ekonomi masyrakat menjadi yang lebih baik lagi.

Kita sepakat dulu bahwa sesuai dengan tema kita hari ini “Mensejahterahkan Masyarakat Papua dalam bingkai NKRI”, kita hapus kata bingkainya menjadi “Mensejahterahkan Masyarakat Papua dalam NKRI” dan NKRI Sampai mati bukan NKRI Harga mati.

Otsus itu ada pro dan kontra, kita pikir yang baik, karena ini untuk kesejahteraan Tanah Papua, Tanah yang Damai, hanya kita manusia saja yang tidak damai, jika Pemerintah Pusat menyatakan lanjutkan, kita setuju untuk melanjutkan Otsus ini.

Akademisi Universitas Yapis Papua Dr. Ahmad Rivai Rahawarin, SH., MH, mengatakan nilai pancasila dalam tujuan Nasional yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia, memajukan Kesejahteraan Umum, mencerdaakan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.

Kondisi Papua saat ini, lanjutnya,  ibarat sebuah pohon yang meranggas, krisis bertubi – tubi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik, dasar krisis atau akar permasalahan tetap ada pada Manusia itu sendiri.

Asisten II Bidang Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs. Muhammad Musaad, M.Si, mengatakan Covid-19 ini sudah menjadi pandemi Dunia di Indonesia, dan sudah lebih seratus ribu jadi ini nyata dan bukan rekayasa seperti isu-isu yang berkembang.

“Kalau di lihat dari data dampak ini di bidang pendidikan bagaimana mahasiswa dapat menerima pendidikan atau dosen dan ternyata mahasiswa yang bisa mengikuti pembelajaran hanya tujuh ribuan dari yang terdaftar ada puluhan ribu,” jelasnya.

Kebijakan pemerintah adalah melakukan kebijakan dalam penanganan Covid-19 yaitu melakukan formulasi recofusing dan realokasi dengan penyesuaian pendapatan dan belanja di bidang kesehatan harus tersedia. Anggaran Recofusing di Provinsi sebesar 312 Miliyar dan Kabupaten/Kota 1.2 Triliun jadi total belanja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 1.60 Triliun.

Sehingga, kata Musaad, maksud dan tujuan Focus Grup Discussion dengan tema “Mensejahterakan Masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI” yaitu untuk saling bertukar pikiran, memberi saran dan masukan serta menginformasikan mengenai problematika permasalahan yang ada di Papua bersama Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengusaha muda Papua dan Pemerintah. (Redaksi Topik)