Pembangunan Infrastruktur dan Pemekaran, Solusi Kesejahteraan di Tanah Papua

Jakarta, Topikpapua.com, – Langkah pemerintah dalam mempercepat berbagai pembangunan dalam berbagai sektor di Papua memanglah pantas untuk diapresiasi.

Selain untuk mendukung kemajuan Papua, pembangunan berbagai sektor diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berada di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Salah satu yang bisa dilihat adalah dari segi pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur dibangun agar Papua makin modern dan tidak tertinggal dari daerah lain. Kini, Stadion Papua Bangkit dan Jembatan Youtefa telah berdiri megah di Papua. Bahkan untuk pertama kalinya Papua dipercaya pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX.

Apresiasi masyarakat juga makin meninggi seiring banyaknya percepatan pembangunan infrastruktur di Papua.

Anis Wayag, warga Kampung Walarek Kabupaten Yalimo, tak henti hentinya memuji pemerintah yang telah melakukan pembangunan terhadap jalan di Papua. Ia menyatakan, dulu dia harus menghabiskan waktu hingga sebulan untuk berjalan kaki dari kampungnya ke Elelim, ibu kota Yalimo.

Namun setelah ada Jalan Trans Papua, hanya butuh sehari saja untuk pergi ke sana. “”Ini jalan Jokowi. Jokowi kasih uang, terus jalan ini ada,” ujarnya.

Hal yang menjadi prioritas Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Papua, terutama jalan Trans Papua, adalah memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka.

Bagi para pedagang atau wirausaha, misalnya, dengan adanya Jalan Trans Papua maka ongkos kirim barang dan ongkos BBM bisa dihemat, karena lebih cepat sampai. Mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Kemudian, banyaknya jalan dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah juga memudahkan masyarakat Papua dalam memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan.

Mereka bisa datang dengan mudah ke Puskesmas atau RS terdekat sehingga korban kecelakaan atau warga yang sakit parah akan bisa ditangani dengan cepat. Demikian halnya penanganan terhadap ibu hamil yang dapat dengan cepat ditolong oleh bidan, sehingga akan mampu mengurangi angka kematian ibu hamil di Papua.

Sekretaris Umum Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Wusabek Wantik, mengapresiasi pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di Papua dan Papua Barat, transportasinya sudah bagus dan tidak kalah dengan di Jawa.

“Sekarang keadaan sudah mulai normal dan bagus. Saya melihat jalan-jalan sudah mulai macet, aktivitas transportasi darat, laut, dan udara juga sudah normal kembali, dan pasar-pasar sudah ramai,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 17 September lalu.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berupaya menyesuaikan harga berbagai komoditas di Papua, contohnya adalah harga semen.

Harga semen di Papua sebelumnya memang terkenal jauh lebih mahal daripada di Jawa, hingga mencapai 2 juta rupiah per saknya. Namun sejak pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di sana, harganya bisa ditekan menjadi 500.000 hingga 650.000 rupiah saja per saknya.

Hal ini disebabkan karena adanya Jalan Trans Papua, pengangkutan semen bisa melalui jalur darat, sehingga ongkos kirimnya lebih murah dan berpengaruh juga pada murahnya harga semen yang sebelumnya harus dibawa dengan pesawat terbang.

Tentu saja, pengurangan harga semen tersebut berpengaruh signifikan bagi pembangunan Papua. Banyaknya infrastruktur dan fasilitas umum dibangun yang membutuhkan semen sebagai bahan baku. Apabila harga semen lebih murah maka bisa menekan biaya pembangunan yang kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Papua.

Selain itu, banyak masyarakat Papua yang juga mendukung adanya pemekaran wilayah di tanah Papua. Menurut mereka, dengan adanya penambahan provinsi baru maka pembangunan di Bumi Cendrawasih akan lebih gencar lagi.

Dengan adanya pembangunan yang lebih luas, baik itu infrastruktur maupun non-infrastruktur, akan menguntungkan masyarakat yang menikmati manfaatnya. Mengingat kondisi geografis di banyak daerah di Papua yang penuh tantangan dan menyulitkan mobilitas masyarakat, maka pemerintah perlu untuk turun tangan langsung sehingga akses jalan yang terdapat di Papua bisa layak untuk dilewati kendaraan bermotor.

Perhatian besar Pemerintah terhadap kemajuan Papua tersebut diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk masyarakat Papua sendiri. Bahkan masyarakat adat Wate di Kabupaten Nabire rela menghibahkan 75 hektar tanah adat untuk dijadikan kantor Gubernur Papua Tengah sebagai wujud dukungan dan apresiasi mereka kepada pemerintah.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan bahwa hibah ini adalah dukungan dari rakyat yang luar biasa. Bahkan rumah dinas Bupati juga direlakan untuk digunakan oleh Penjabat Gubernur nanti.

“Dukungan dari Masyarakat untuk mempercepat pembangunan DOB ini diluar dugaan, termasuk rumah dinas Bupati yang direlakan untuk digunakan Pj. Gubernur nanti,” ujarnya saat meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Senin, 25 Agustus 2022.

Apresiasi berbagai pihak terhadap pembangunan Papua merupakan bukti bahwa rakyat mendukung komitmen dan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Adapun dukungan dari masyarakat Papua terhadap Pemerintah membuktikan mereka cinta Indonesia.

Pembangunan yang massif di segala bidang adalah langkah konkret yang diberikan Indonesia kepada Papua. Karena setiap Rakyat Indonesia mulai dari yang ada di ujung Barat hingga di ujung Timur Indonesia, sesuai dengan Amanah Undang-Undang 1945, berhak untuk menikmati buah dari pembangunan yakni kemakmuran dan kesejahteraan. ()