SENTANI, Topikpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura secara resmi telah menyerahkan naskah laporan hasil reses kepada pemerintah pemerintah setempat dalam Sidang I Tahun 2020 yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa(18/02).
Naskah hasil reses tersebutpun diterima langsung oleh Assiten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Timotius Demeotouw.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R.N Sorontou selaku pimpinan siding mengatakan resume dari 25 anggota DPRD adalah hasil pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang disampaikan ke DPRD saat turun langsung ke lapangan, diantaranya legislatif ikut membackup hasil Musrenbang Distrik yang kini sedang berjalan.
“DPRD ikut masuk terlibat dalam menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan di tingkat Distrik dan Kampung yang tidak bisa dikelola oleh Distrik binaan atau Distrik Pilots Projects yang kini sedang dicanangkan Bupati Jayapura,” ungkapnya, kepada wartawan usai rapat paripurna.
Ia menjelaskan, bahan dari Musrenbang yang diterima pihak legislatif menjadi sejumlah pokok pikiran anggota, contohnya ada permintaan pengaspalan untuk menghubungkan kampung satu ke kampung lain. Sejumlah pekerjaan besar itu yang selanjutnya kami sampaikan ke OPD terkait, agar bisa menjadi bahan pertimbangan seperti harapan masyarakat selama ini.
“Contohnya Distrik Demta, Yokari dan Depapre saat saya jalan kesana, mereka minta bagaimana jalan menjadi prioritas bagaimana jalan demta, kampung marwai dan kampung bukisi ada peningkatan pengaspalan,”jelas, Patrinus.
Patrinus berharap, setelah hasil reses diserahkan, kiranya Pemerintah Daerah bisa memprioritaskan sejumlah pokok-pokok pikiran yang telah diperoleh saat reses, terutama soal infrastruktur, dan penyediaan rumah layak huni bagi mereka yang beberapa waktu lalu terkena dampak banjir bandang.
“Ada yang kena banjir kemarin belum selesai jadi mereka minta itu, bagi mereka di daerah pesisir pantai dalam menuju PON, Mereka butuh motor tempel untuk perahunya supaya mereka bisa terus mencari nafkah,”imbuhnya.
Untuk masyarakat di wilayah timur permintaan masyarakat lebih banyak bersuara soal perlunya Pemerintah Daerah benahi sejumlah jalan yang rusak, mengingat jalan dimaksud adalah jalur transportasi utama untuk memudahkan menyalurkan hasil kebun.
Patrinus menambahkan, saat ini pihaknya telah memiliki akun sendiri yang langsung terhubung dengan Bappeda. Jadi secara otomatis setiap usulan akan dengan mudah diterima Bappeda.
“Selanjutnya akan dikaji lagi melalui musrenbang kabupaten.Dari musrenbang Kabupaten akan dilihat mana-mana yang akan menjadi prioritas, tidak mungkin kita kasih masuk lima tetapi karena anggaran terbatas hanya dua yang bisa diterima,”pungkasnya. (abe)
