Wakil Ketua I Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta), Petrus Hamokwarong/Dok

Sentani, Topikpapua.com – Wakil Ketua I Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta),  Petrus Hamokwarong menyoroti kinerja sebagaian anggota DPRD Kabupaten Jayapura, lantaran menolak pembentukan Pansus Covid-19.

“Beberapa waktu lalu ada penolakan terhadap pembentukan Pansus Penanganan Covid-19, kenapa ditolak?  malah yang dibentuk adalah Pansus Pemekaran Kampung?,” katanya, Senin (22/6/20) sore.

Mantan Wakil Ketua I DPD KNPI Kabupaten Jayapura berpendapat, penolakan tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya, Pansus Covid-19  sangat urgent, melihat banyaknya keluhan masyarakat  terkait bantuan yang diduga tidak tepat sasaran. Termasuk transparansi penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura.

“Harusnya pihak Legislatif harus menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ini, agar ada pengawasan untuk Penanganan Covid-19, bukannya menolak,” tandasnya.

Ia menjelaskan, mekanisme Pansus ini jangan disalah tafsirkan sebagai instrumen yang hadir ketika ada masalah. Pansus DPRD dalam rangka pengawasan penanganan Covid-19, katanya  dibentuk untuk memberikan masukan dan pengawasan agar Pemkab Jayapura dalam hal ini Tim Gugus Tugas Covid-19 dapat kerja maksimal, dan terhindar dari masalah.

Ia membeberkan penanganan pelayanan kesehatan yang diturunkan ke tim Covid-19 melalui dana Pemkab sebesar Rp40 Miliar, ditambah bantuan sebesar Rp4 Milar dari Provinsi plus permintaan penambahan dana lantaran adanya kenaikan status, itu diperlu diawasi penggunaan anggarannya.

“ Semuanya harus transparan. Supaya bisa terdata dan terkontrol dengan baik, maka Pansus Penanganan Covid-19 ini perlu dibentuk. Sehingga tidak ada udang dibalik batu, dalamm pelayanan kepada publik. Tidak ada yang main sembunyi-sembunyi disitu, tidak ada yang mengambil kesempatan dalam kesusahan yang dialami oleh rakyat dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri mereka sendiri atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain,” jelasnya

Ia sangat menyayangkan penolakan terhadap Pansus Penanganan Covid-19 DPRD, karena DPRD yang mendukung pembentukan Pansus Pemekaran Kampung itu jangan sampai menjadikannya sebagai kepentingan politik.

“Fungsi pengawasan itu sudah melekat dlaam tugas dan fungsi semua anggota DPRD sejak pengambilan sumpah jabatan dan masyarakat ingin seluruh hal yang terjadi di daerah ini harus transparan atau terbuka,” katanya mengingatkan. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here