Tolak RDPU MRP, Bupati Awoitauw : Tabi Sudah Lakukan Evaluasi Otsus

1
Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw

Sentani, Topikpapua.com, –  Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw menyebut Wilayah Tabi belum siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDUP), tentang pelaksanaan Otonomi Khusus.

Pernyataan itu, sebagai bentuk penolakan halus Bupati Kabupaten Jayapura, terhadap agenda RDPU yang akan dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP)

“Kalau terkait RDPU atau Pleno umum itu kita belum siap melaksanakannya, karena kita kewalahan setiap hari agenda padat sekali dan di tahun 2021 nanti kita akan menghadapi tantangan yang banyak,” kata Bupati Mathius usai pertemuan terbatas dengan TIM MRP di Kantor Bupati, Jumat (13/11/20).

Bupati menyebut, perlu ada kesiapan matang dan hal terpenting saat ini adalah menomorsatukan kepentingan rakyat, ketimbang hal-hal lain.

“Pertimbangnnya harus matang. Kita kerja bakti terus ini kedepan. Lebih baik kita sibuk memikirkan rakyat ke depan daripada hal-hal yang lain,” kata Bupati Mathius.

Terlebih lagi, lanjut Mathius, wilayah Tabi telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan seluruh unsur Forkompimda dari seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Tabi dan Saireri.

“Kami sudah evaluasi Otsus untuk wilayah Tabi dan Saireri, dan dihadiri oleh masyarakat adat, unsur perempuan, unsur pemuda, unsur agama, anggota DPR kabupaten/kota yang ada di wilayah Tabi dan Saireri, kemudian ada juga anggota MRP dari wilayah Tabi dan Saireri. Terus juga dihadiri para intelektual, tokoh masyarakat dan juga ada akademisi dari Uncen,” katanya.

Dimana dari hasil RDP tersebut telah di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP hingga ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami mempersiapkan diri untuk melaksanakan evaluasi itu selama 1 bulan, dan implementasi dana Otsus yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar 80 persen dan itu yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” jelasnya.

Bupati menambahkan soal aturan tidak bisa serta merta dikatakan gagal atau menolak, kecuali ada aturan pengganti dan itu kewenangannya ada di DPR RI.

“Yang bisa dievaluasi hanya uangnya, karena itu setiap 20 tahun harus dievaluasi Apakah ditambah lagi atau dikurangi lagi,” tegasnya. (Irf)

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here