Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH / ist

Jayapura, Topikpapua.com, – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bila proses pelantikan Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa oleh Wakil Gubernur Papua di Jayapura dan pelantikan Sekda Papua Definitif, Dance Yulian Flassy di Jakarta  oleh Mendagri, terjadi hanya karena kurangnya komunikasi antar pemda Papua dengan Pemerintah Pusat.

Menurut Gubenur Lukas, pihaknya akan tetap menghargai dan tetap akan melaksanakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga : Dualisme Sekda Papua, Mendagri Lantik DYF di Jakarta, Wagub Lantik DW di Jayapura

“ Namun karena masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah telah berakhir semenjak enam bulan sejak dilantik  pada bulan September 2020 dan tidak mengingingini kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, serta tidak mengetahui bahwa pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan Sekretaris Daerah definitif oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua menugaskan Wakil Gubernur Papua untuk melantik dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah DOREN WAKERKWA, SH 6(enam) bulan kedapan, “ Jelas Gubernur dalam rilis yang diterbitkan dinas Kominfo Papua kepada Redaksi Topik, Selasa (02/03/21)

Gubernur Papua tetap akan menerima Sekretaris Daerah definitif setelah berkahirnya masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang sudah terlanjur dilantik dengan mempertimbangakan budaya Papua, karena tidak ada alasan sesuai ketentuan bahwa penetapan Sekretaris Daerah di tetapkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM . Menurut Wagub Klemen, Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi oleh negara kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

Baca Juga : Polemik Dualisme Sekda Papua, Ini Komentar Ketua DPRP

“Sehingga dalam hal kejadian dualisme pelantikan Sekretaris Daerah ini perlu dilakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal, dimana hal yang sudah dilakukan di depan publik yaitu pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah maka diberikan dulu kesempatan lagi pada Penjabat Sekretaris Daerah yang dilantik    untuk menyelasaikan tugasnya dan pada enam  bulan, kemudian pada bulan September 2021 Sekretaris Daerah Definitif  akan melaksanakan tugasnya, “Jelas Wagub Klemen.

Wagub Klemen juga menepis berbagai spekulasi dan tudingan  bila adanya ketidakharmonisan pada penyelenggara negara antara Pusat dan Daerah,.

“ Hanya tentu dibutuhkan komunikasi yang baik, sehingga hal serupa tidak terjadi, saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang fokus menyelesaikan berbagai macam persolan di Papua seperti konflik kemanusiaan di kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Pandemi Covid-19 dan tak kalah pentingnya saat ini  sedang giat-giatnya mempersiapkan perhelatan akbar PON XX Tahun 2021 yang merupakan harapan bersama masyarakat Papua, “Kata Klemen. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here