Pulihkan Kondisi Pengungsi di Nduga, Pemerintah Glontorkan Rp 3,68 Milyar

0
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat saat memberikan bantuan kepada pengungsi Nduga di Wamena / istimewa

Wamena, Topikpapua.com, – Pemerintah  Pusat dan propinsi Papua memberikan bantuan sebesar 3,68 miliar rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Nduga untuk memulihkan kondisi pengungsi akibat konflik berkepanjangan sejak Desember 2018 silam.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menjelaskan bantuan tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp.2.526.936.000 terdiri dari bantuan logistik permakanan sebesar senilai Rp.1.995.136.000 dan bantuan Cadangan Beras Pemerintah 50 ton senilai Rp.531.800.00.

“ Sedangkan bantuan tahap II senilai Rp.740.449.000 terdiri dari paket perlengkapan sekolah SD hingga SMA, peralatan bermain, belajar, olahraga,kelompok rentan lansia dan berkebutuhan khusus, “ Ungkap Harry usai mendampingi Sekertaris Daerah Nduga, Namia Gwijangge saat memberikan bantuan tahap pertama di Wamena, Selasa (30/07/19).

Harry menambahkan Untuk bantuan tahap III senilai Rp.491.192.985 terdiri dari bantuan beras reguler Rp.51.380.000, makanan tambahan senilai Rp.155.057.500 dan paket logistik senilai Rp.212755.485.

“Bantuan ini diberikan kepada Pemkab Nduga yang diwakili Sekertaris Daerah Nduga Namia Gwijangge di Wamena hari ini. Bantuan itu selajutnya akan didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian oleh Dinsos,” tegas Harry.

Selain memberikan bantuan berupa dana segar, Pemerintah Pusat lewat Kementrian Sosial juga tengah menyiapkan skema bantuan berkelanjutan bagi korban konflik di Kabupaten Nduga. Program bantuan ini sebagai bentuk perlindungan sosial jangka panjang.

Harry menjelaskan skema bantuan berkelanjutan yang dimaksud adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras sejahtera (Rastra) dan bantuan sosial lainnya.

“Kita akan lakukan evaluasi siapa saja yang masuk kreteria dan akan mendapatkan bantuan tersebut,” jelas Harry.

Harry menambahkan berdasarkan basis data terpadu dari pusat data kementerian sosial sebanyak 1.720 jiwa Nduga yang akan menjadi calon penerima rastra. Mereka berada di distrik Kenyam.

“Validasi akan dilakukan bulan Juli-Agustus. Kerena di Kabupaten Nduga belum ada pendamping maka pendamping PKH Wamena akan diterjunkan melakukan validasi. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH,” tambah Harry.

Unsur KPM PKH yang dimaksud memenuhi kreteria ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat.

Kementerian Sosial juga mencatat sebanyak 82.020 jiwa warga Nduga akan menjadi calon KPM PKH. Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif.

“PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sedangkan PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana,” tambah Harry.

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan recrutmen pendamping PKH secara Offline karena sulitnya wilayah. Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan disejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti distrik Asmat.

“Kreterian SDM PKH di Kabupaten Nduga bisa kita turunkan yang tadinya Sarjana Sosial bisa menjadi SMA dan mereka bisa menjadi asisten pendamping. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak 8 orang,” jelas Harry.

“Sebenarnya tahun 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada 2 orang pendamping dan 5 orang Administrator Pengolah Data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Nah, sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi,” imbuhnya.

Untuk melayani pencairan bantuan itu, Pemerintah sudah berkerjasama dengan Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara. Harry menegaskan pihak bank yang akan melayani pencairan bansos di Kabupaten Nduga adalah BRI cabang Wamena karena di kabupatem tersebut belum ada bank. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara cash oleh pihak BRI.

“Penyaluran bansos PKH dan Rastra bisa dilakukan secara cash jika disana tidak ada akses perbankan sama sekali. Ini sangat dimungkinkan dan ada payung hukumnya yaitu Perpres 63 tahun 2017 tentang bantuan sosial non tunai,” Pungkas Harry. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here