Bupati Kabupaten Supiori, Drs. Jules Fitzgerald Warikar MM didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Supuori, Dwi Saputri Trikora Dewi dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang saat penyerahan LHP LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2019 di Kantor BPK Perwakilan Papua/Ist

Jayapura, Topikpapua.com – Pemerintah Kabupaten Supiori, mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD), tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat ini, merupakan kali pertama bagi Kabupaten Supiori, setelah penantian 5 tahun lamanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Kabupate Supiori Drs. Jules Fitzgerald Warikar MM, mengatakan opini WTP ini merupakan mukjizat dan prestasi membanggakan bagi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupatenya tersebut.

“Ini adalah mukjizat, karena kami bekerja keras untuk meraih prestasi ini,” kata Jules usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, di kantor BPK Perwakilan Papua, Senin (24/08/2020).

Kata Jules, dengan predikat opini WTP tentu akan lebih meningkatkan semangat dan prestasi Pemerintah Kabupaten Supiori, untuk lebih giat dalam hal laporan keuangan daerah.

Iapun berharap, Opini WDP ini akan terus dipertahankan untuk laporan keuangan ditahun-tahun berikutnya.

“Kami akan mempertahankan predikat ini , dan berharap untuk tahun-tahun berikutnya Pemkab Supiori akan mendapatkan opini yang sama, “ katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah melakukan pembinaan terhadap semua tahapan selama pemeriksan dilakukan.

“Kami sampaikan terima kasih kepada BPK, apalagi dalam pemeriksaan khususnya hal-hal yang terkait admnistasi serta materi, BPK memberikan pembinaan serta memberikan pelajaran baru bagi pemerintah,” jelasnya.

Terkait dengan catatan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Bupati mengaku lebih terkait dengan Asset daerah, dan untuk selanjutnya catatan tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah untuk ditindak lanjuti.

“Tentu catatan BPK ini menjadi hal yang sangat penting, baik untuk perbaikan kedepan terkhususnya dalam hal tindak lanjut yang harus kami lakukan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua,  Paula Henry Simatupang mengatakan, ada satu catatan yang direkomendasikan untuk Kabupaten Supiori,  terkait penataan asset yang tidak tertib dalam hal penata usahaan.

“Bendahara barang tidak melakukan update inventaris barang, sehingga informasi pengadaan untuk asset baru tidak ditambahkan,” katanya.

Ia mencontohkan, ada kegiatan berupa rehabilitasi atau renovasi belum ditambahkan di asset induknya, demikina juga asset pengalihan dari kabupaten induk yang belum diinventarisir, serta terdapat beberapa asset lainnya, yang belum diketahui keberadaannya.

“Assetnya ini ada hanya tidak ditata usahakan, sehingga kedepan Bendahara barang ini diharapkan lebih tertib untuk penatausahaan asset-asset daerah,” jelasnya.

Untuk diketahui, BPK RI Perwakilan Papua juga menyerahkan LHP Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada 3 kabupaten lainnya dengan predikat yang sama.

“Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai untuk pertama kalinya mendapat predikat WTP dan Kabupaten Mimika, seperti 5 tahun sebelumnya juga mendapat predikat yang sama dengan opini WTP,” jelasnya. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here