Panglima TNI dan Kapolri Sepakat Penindakan KKB Harus Tegas Namun Tetap Terukur

oleh
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo foto bersama masyarakat berbusana adat Papua/istimewa

Jayapura, Topikpapua.com, – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyebut eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang terus melakukan kejahatan kemanusiaan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam kunjungan kerjanya di Jayapura.

Panglima TNI pun menegaskan dalam menghadapi KKB, prajurit TNI akan dilakukan secara tegas namun tetap terukur.

“TNI kan juga memiliki tugas mengamankan masyarakat dan juga KKB. Dan tentunya juga kita dengan masyarakat harus tetap humanis,” katanya Markas Kodam XVII Cenderawasih, Senin (9/1/2023) siang.

Yudo juga mengakui evaluasi juga dilakukan terkait keberadaan Satgas di Papua yang begitu banyak. Sementara kejahatan yang dilakukan KKB terus meningkat.

“Kita evaluasi juga (satgas) mulai dari tugas-tugasnya dan penempatan prajurit. Nantinya kita akan atur kembali itu,” akunya.

Yudo juga menjelaskan program pembinaan teritorial (binter) akan terus dilaksanakan di Papua.

“Karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan menjadi salah satu kegiatan untuk menangkal aksi-aksi kelompok berseberangan,” sebutnya.

“Tentunya program ini tidak bisa kita hilangkan, karena kita memiliki fungsi binter kepada masyarakatm Program binter bagi anak-anak yang ingin bersekolah, warga yang butuh keamanan dan kenyamanan, dan ketahanan pangan di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga sepakat penegakan hukum terhadap KKB harus tegas dan terukur, kendati penegakan yang dilakukan aparat keamanan kerap berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kita akan terus lakukan, karena aksi KKB menjadi kendala dalam proses pembangunan di Papua. Jadi, kita tetap harus melakukan langkah- langkah penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur,” tegasnya.

Kapolri mengaku terus berkomunikasi dengan Komnas HAM di pusat maupun di Papua. Ini untuk memastikan bahwa langkah yang yang dilakukan jajajarnya sudah proporsional.

“Kita berusaha tindakan penegakan hukum yang kita lakukan ke depannya juga tepat sasaran, dan tidak berdampak ke masyarakat yang bukan bagian dari KKB,” akunya.

Saat ini dua pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, yang pertama pendekatan dalam bentuk memberikan edukasi sosialisasi, meningkatkan SDM, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Ini untuk trafer knowladge (ilmu). Tentunya program kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tutupnya. (LS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.