Ketua DPD RI, yang juga mantan Ketua Kadin Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti / ist

Jakarta, Topikpapua.com, –  Ketua DPD RI, yang juga mantan Ketua Kadin Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan semua pihak agar menghormati Surat Panitia Munas Kadin VIII yang memutuskan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) tidak di gelar pada tanggal 25 Juni 2021.

Menurut mantan ketua PSSI tersebut, bila ada pihak yang tetap memaksakan pelaksanaan konvensi ALB maka bisa berhadapan dengan sanksi pidana.

Baca Juga : Konvensi ALB Batal, Munas KADIN Terancan Ditunda

“ Kadin sebagai organisasi para pengusaha, tentu harus memberi contoh kepada masyarakat. Jangan rakyat kecil hajatan dibubarkan polisi, tapi para pengusaha justru menggelar pertemuan besar. Itu memalukan nama Kadin, “Tukas La Nyala ketika menerima anggota Asosiasi Pengusaha, Rabu, (23/06/21) di Jakarta.

Lanjutnya, “Bila Munas tetap digelar,  bisa terkena sanksi  pidana. Kan punya potensi melanggar protokol kesehatan,” Jelasnya.

Baca Juga : Munas KADIN Terancan Ditunda, Ini Sebabnya

Ditempat terpisah, Peter Frans, juru bicara Asosiasi Pengusaha yang juga Ketua Umum Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo), mengingatkan, Kadin jangan berseberangan dengan pemerintah yang saat ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 5 Juli 2021.

“Aturan PPKM itu intruksi  Presiden. Semua komponen harus patuh. Tabu untuk dilanggar, termasuk oleh Kadin sebagai organisasi profesional,” kata Peter Frans

Baca Juga : Sejumlah Kadinda Kecewa, Panitia Munas Dianggap Kurang Peka

Ketika ditanya apakah mungkin ALB dilaksanakan dengan sistem daring atau online, sebagai wacana yang beredar, Peter Frans, berkata, “Tidak segampang itu. Harus di pelajari dulu Peraturannya,”

Sebelumnya Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia secara resmi menyatakan  bahwa Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin, tidak bisa dilangsungkan di Jakarta, 25 Juni 2021.

Baca Juga : Kasus Covid Meningkat, Usulan Munas Kadin Ditunda Menguat

Dalam surat Kadin Indonesia dengan nomor 514/MUNAS/VI/2021,  tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani Ketua Pelaksana Munas VIII Kadin Indonesia Ir. Dyah Anita Prihapsari, MB dan Panitia Pengarah Munas VIII Kadin, Benny Soetrisno tertera Jika ternyata ada pihak lain yang tetap melaksanakan Konvensi ALB Kadin dianggap tidak sah dan terancam sanksi pidana.

Konvensi ALB sendiri akan diikuti oleh 122 asosiasi dan akan memilih 30 perwakilan untuk mengikuti Munas VIII Kadin yang akan berlangsung 30 Juni di Kendari. Dengan ALB batal terlaksana, otomatis Munas VIII Kadin Indonesia yang direncanakan akan di gelar di Kendari pada tanggal 30 Juni,  terancam tertunda. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here