Kepala Kejati Papua, Nikolaus Kondomo / Nug

Jayapura, Topikpapua.com, – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menetapkan DS, pemilik PT. PDP, sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah transportasi di Kabupaten Waropen, pada tahun anggaran 2017-2018.

“Dari hasil penyelidikan sudah diperoleh dua alat bukti yang cukup, maka penyidik Kejati Papua sudah menetapkan DS, selaku penyedia barang dan jasa sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejati Papua, Nikolaus Kondomo, saat memberikan keterangan pers virtual, Jumat (13/08/21).

Baca Juga : Kembalikan Dana Dugaan Korupsi Senilai Rp.9,6 Milyar, Kajati Papua : Proses Hukum Tetap Berlanjut..!

Ia menegaskan, penetapan DS sebagai tersangka sesuai dengan pasal 4 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tipikor.

DS sendiri sebenarnya sudah mengembalikan dugaan kerugian negara sebesar Rp 9,660 miliar ke Kejati Papua pada 19 Februari 2021.

“Pengembalian kerugian negara tidak secara otomatis menghentikan kasus hukum,” Jelas Kondomo.

Baca Juga : Kejati Papua Selamatkan Rp3,566 Milyar Dana Otsus dari Dugaan Korupsi di DPPAD Papua

Ia menyayangkan, dana hibah yang diterima PT. PDP seharusnya digunakan untuk mensubsidi penerbangan bagi masyarakat yang hendak pergi ke distrik-distrik.

Namun pada saat pemeriksaan, diketahui ada kesalahan prosedur dan penggunaan uang yang belum dipertanggungjawabkan.

“Ini dua tahun anggaran, 2017 dan 2018. LPJ 2017 blm ada pertanggungjawabannya tetapi pada 2018 dialokasikan lagi, dari hasil itu tidak sesuai peruntukan. Masyarakat tidak menikmati penerbangan bersubsidi itu,” kata Nikolaus.

Baca Juga : Kejati Papua Dalami Kasus Dugaan Korupsi Senilai Rp5 Milyar di KPA Papua

Proses penyidikan, sambung Nikolaus, masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan penyidik Kejati Papua akan menetapkan tersangka baru.

Oleh Penyidik DS di kenakan Primair pasal 2 Jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP, Subsidair  pasal 3 Jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP.

Sementara DS, yang kini sudah menjadi tersangka, menyatakan akan mengukuti proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga : Kejati Papua ‘Endus’ Dugaan Korupsi Senilai 4 M di Dinas PPAD Papua

Ia hanya menyayangkan proses tersebut masih berlanjut ketika dirinya sudah berinisiatif baik untuk mengembalikan dugaan kerugian negara.

“Penetapan status tersangka adalah hak prerogatif penyidik, oleh penyidik ada indikasi kelebihan pembayaran sehingga kelebihan pembayaran itu sudah saya kembalikan seluruhnya senilai Rp 9,660 miliar. Saya juga tidak tahu apakah itu hasil perhitungan ahli keuangan ataukah itu hasil hitungan penyidik sendiri,” kata DS melalui pesan singkat. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here