Ini Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Terhadap 62 Balon Kada 11 Kabupaten

0
Collage : Kepala BNN Papua, Brigjen Pol Jackson Lapalonga - Anggota KPU Papua, Melkianus Kambu/ Nug

Jayapura, Topikpapua.com,  62 dari 70 bakal calon Peserta Pemilukada 11 Kabupaten di Provinsi Papua, Jumat (11/09/20) menuntaskan tahapan pemeriksaan urine dalam rangka tes Narkoba di BNN Papua.

Kepala BNN Papua, Brigjen Pol Drs. Jackson Lapalonga mengatakan secara keseluruhan hasil tes urine dari 62 bakal calon bupati dan Wakil Bupati, telah diserahkan kepada KPU.

“hasilnya sudah disampaikan secara tertulis dan nanti disampaikan ke KPU, jika ada dikonfirmasi ulang, maka akan kami berikan ruang itu,” katanya kepada wartawan, Jumat.

Ia menyebut, wewenang BNN hanya  sebatas melakukan tes urine, sebagai salah satu persyaratan bagi bakal calon dalam hal tahapan pemeriksaan kesehatan.

“Kami hanya pemeriksaan urine, karena itu yang diminta KPU, yang  jelas setiap hasil pemeriksaan urine tidak disampaikan terbuka, karena akan berdampak kepada yang bersangkutan dan prosedurnya itu sampaikan kepada KPU dan KPU yang mengumumkan,” katanya.

Ditempat yang sama, Anggota KPU Papua, Melkianus Kambu mengatakan untuk hasil pemeriksaan tes urine narkoba, akan disampaikan setiap KPU di masing-masing Kabupaten penyelenggara Pilkada.

“Kewenangan KPU Provinsi disini , hanya sebagai supervisi. Itu kewenangannya ada di setiap KPU penyelenggara Pilkada,” katanya.

Sementara terkait dengan hasil tes swab terhadap para bakal calon peserta Pilkada, Kambu menyebut data terakhir 8 bakal calon terkonfirmasi positif Covid-19.

“Hasil terakhir  8 orang,” katanya.

Ia menekankan, status positif covid-19 terhadap bakal calon, tidak berpengaruh atau menggugurkan status calon peserta Pilkada.  KPU juga wajib melakukan penundaan tahapan pemeriksaan kesehatan (Idi, HIMPSI, BNN, red) kepada pasangan calon  tersebut.

“Jadi KPU Kabupaten menunda tahapan pemeriksaan kesehatan, dengan waktu  karantina 10 hari sebagaimana nota kesehatan dari kedokteran. Apakah itu karantina mandiri atau perawatan di RS,” jelasnya.

Yang pasti, pasangan bakal calon yang salah satu calonnya  atau kedua-duanya terpapar Covid-19, tetap diberikan waktu oleh KPU untuk menjalani perawatan, dan dapat melanjutkan tahapan setelah dinyatakan negatif.

Ia kembali menegaskan, tes PCR tidak masuk dalam syarat calon. Namun sebagai kewajiban pasangan bakal calon agar mendapatkan tiket untuk pemeriksaan kesehatan.

“Ingat bukan syarat calon. KPU tetap membuka ruang dan kesempatan kepada bakal calon ini untuk mengikuti tahapan, setelah yang bersangkutan sehat dan dinyatakan negatif,” tegasnya. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here