DPP GAMKI : PUPR Harus Lebih Optimal Tangani Korban Banjir Bandang Sentani

0
Ketua Umum DPP GAMKI, Michael Wattimena / Irf

Sentani, Topikpapua.com, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Michael Wattimena mengaku Kementrian PUPR belum Optimal dalam menangani korban banjir bandang yang melanda kabupaten Jayapura.

Menurut Michael, fiskal daerah sangat terbatas jumlahnya. Baik pada tingkat Kabupaten Jayapura maupun pada tingkat Provinsi Papua. Sehingga pihaknya memohon kepada Kementerian PUPR yang punya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang paling dominan agar bisa membantu dalam proses rehabiltasi dan juga rekonstruksi.

“Kementerian PUPR harus mengambil peran yang lebih optimal dari sesuatu yang sifatnya normatif semata,” ungkap Michael usai memberikan bantuan kepada ratusan pengungsi korban banjir bandang di posko Aula STAKIN Sentani, Selasa (2/4/2019).

Michael Wattimena juga meminta agar Kementerian PUPR harus meningkatkan volumenya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyangkut dengan perumahan atau pemukiman penduduk.

“Karena sangat tidak sehat, apabila masyarakat itu tetap tinggal di tempat pengungsian seperti ini. Ini sangat tidak sehat, kemudian sangat tidak sehat bagi sebuah keluarga yang sehat dan akan mendidik anak-anaknya kedepan untuk lebih cerdas dan cemerlang” pintanya.

Lanjut dikatakannya, faktor yang harus dikedepankan adalah soal rekonstruksi yang menyangkut aspek perumahan yang harus dikedepankan, sehingga masyarakat yang terdampak dari pada banjir bandang ini bisa kembali ke perumahan mereka masing-masing.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dapil Papua Barat ini, meski banjir bandang yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura itu statusnya bukanlah bencana nasional. Namun dirinya memandang, bahwa pemerintah pusat juga harus turut serta ambil bagian dalam penanganan pascabencana banjir bandang Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Karena dampak dari bencana ini sangat fatal sekali, maka kami juga berharap kalaupun ini tidak bisa ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional. Tetapi, minimal penanganan pascabencana melalui rehabilitasi dan juga rekonstruksi itu harus menjadi perhatian serius daripada pemerintah pusat,” beber Michael.

Selain itu, dia meminta kepada anggota DPR-RI Komisi V dari Dapil Papua, Willem Wandik agar lebih lantang dan tegas lagi menyuarakan hal tersebut ke Pemerintah Pusat.

“Sehingga kami berharap pak Willem Wandik yang saat ini ada duduk di Komisi V DPR-RI dan juga sebagai Dapil di Papua dari Fraksi Partai Demkorat punya kepedulian selama ini terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Supaya ini suaranya bisa lebih lantang walaupun sudah lantang dan keras,” paparnya. (Irf / Nug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here