Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Gubernur Papua, Triwarno Purnomo saat membuka Temu Daerah Pengadaan Barang dan Jasa se-Papua/foto Topikpapua

Jayapura, Topikpapua.com, – Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Gubernur Papua, Triwarno Purnomo menegaskan, sebagai bagian dalam pelaksanaan reformasi, seluruh bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah harus membenahi penyelenggaraan birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui rencana aksi yang terintegrasi.

“Dan hari ini terkait pengadaan barang dan jasa pun, Pemprov Papua terus mendorong agar UKPBJ di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota bisa secepatnya memenuhi syarat dan kriteria untuk mencapai tingkat kematangan level proaktif dan juga memenuhi jabatan fungsional barang dan jasa  dalam operasionalisasi UKPBJ,”  kata Triwarno mewakili Gubernur Papua saat membuka  Temu Daerah Pengadaan Barang dan Jasa se-Papua, yang dilaksanakan  Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Senin (29/11/2021).

Berkaitan dengan tema yang diusung dalam Temu Daerah kali ini, yakni percepatan tingkat kematangan level proaktif dan pemenuhan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)  pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota se Papua ini, menurut Triwarno, hal ini sangat urgent guna mendukung kehandalan pelaksanaan tugas dalam UKPBJ Provinsi Papua, maupun kabupaten dan kota.

Untuk percepatan pemenuhan jabatan fungsional, lanjut Triwarno, Pemprov Papua telah mengangkat dan melantik 20 pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa dan terus berupaya memenuhi jumlah yang dibutuhkan yakni sebanyak 56  pejabat sesuai kuota PPBJ yang diberikan kepada Provinsi Papua.

“Menyangkut progress pelaksanaan dalam rangka menuju tingkat kematangan proaktif itu, tentunya langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pemenuhan syarat dan kriteria seluruh standard-standar variabel yang harus dipenuhi dan ini yang sedang dilaksanakan,” terang Triwarno.

Sementara Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)  Fendy Dharma Saputra menegaskan, bahwa LKPP mendukung sepenuhnya seluruh UKPBJ di Indonesia, khususnya di Papua untuk memenuhi maturitas level penuh.

“Ini adalah komitmen kita bersama dan ini salah satunya yaitu dengan mencoba memberikan pemahaman yang pas bagaimana cara memperoleh persyaratan untuk maturitas tersebut,” kata Fendy.

Dilanjutkan  Widya Prima Sari dari Direktorat  Pengembangan Profesi dan Kelembagaan , bahwa untuk memenuhi level proaktif ada instrument yang diterapkan yaitu model kematangan UKPBJ yang mana merujuk pada Peraturan LKPP No 10 tahun 2021 tentang cara-cara penilaian mandiri.

“Jadi yang diutamakan dilakukan self assessment lebih dulu dari masing-masing UKPBJ. Nah, disitu  kan ada pemenuhan bukti dukung di 4 domain dan 9 variabel. Bukti dukungnya ini agak banyak sekitar 43 bukti untuk keseluruhan karena tidak semata-mata yang dibuat oleh UKPBJ sendiri tapi terkait dengan stakeholder lainnya yang disebutkan tadi oleh Pak Staf Ahli ya, misalnya mengenai analisa jabatan,” jelas Prima.

Untuk instrument lainnya, lanjut Prima, ada yang disebut Sudasi UKPBJ LKPP yang bersifat transparan tingkat kematangannya.

“Ini bisa dimonitor dari UKPBJ sendiri, LKPP dan juga instansi lain. Jadi benar-benar sifatnya transparan,” bebernya.

Prima pun optimistis Papua memiliki potensi untuk maju karena bertujuan untuk meningkatkan professionalitas UKPBJ serta membangun akuntabilitas BPBJ.

“Dari kecepatan untuk membentuk satu institusi yang permanen, itu merupakan satu wujud nyata kesiapan dari Provinsi Papua serius untuk mengikuti hal tersebut. Dan ini membutuhkan proses panjang dan juga komitmen kepala daerah,” tandas Prima.

Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua, Debora Solossa mengaku di tingkat Provinsi Papua, progress maturisasi sudah mencapai 7/9, sehingga masih tersisa dua variabel lagi untuk dilengkapi .

“Ini memang terkendala karena kami pindah kantor ya, relokasi dari kantor sebelumnya ke kantor yang baru sehingga 5 kategori (5 variabel) itu dari bidang LPSE atau system pengelolaannya kami harus tata kembali di server kami. Ya, mudah-mudahan di tahun ini kami kejar sehingga bisa segera bisa mencapai tingkat kematangan level proaktif, khususnya provinsi,”  kata Debora.

Debora berharap seluruh kabupaten dan kota di Papua juga bisa segera mencapai tingkat kematangan level proaktif  di akhir tahun 2021 ini. Karena melalui kematangan level proaktif, maka system pengadaan akan terpantau dan kesejahteraan sebagai indikator utama dapat tercapai.

“Untuk teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan regulasi dan kebijakan baru. Dan yang terpenting harus ada dukungan , bukan saja dari gubernur tapi juga intervensi dari KPK yang tentu sangat membantu kami bisa memenuhi pencapaian  seperti 56 jabatan fungsional yang baru terisi 20 jabatan. Kami akan segera mengisinya sampai 56 atau tidak system pengadaan yang terpantau oleh semua pihak,”pungkas Debora. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here