Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan/foto istimewa

Jayapura, Topikpapua.com,- Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom yang juga sekaligus Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua menyatakan dukungannya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dalam memberantas tindak pidana korupsi di Papua dengan profesional.

Sebab itu, Befa meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak terkecoh dengan munculnya berbagai cara untuk melemahkan kewenangan Kejati Papua dalam memberantas tindakan korupsi di Papua oleh sekelompok orang melalui aksi demo sebagai upaya mengkriminalisasi lembaga kejaksaan tertinggi di Provinsi Papua ini.

“Kejagung jangan terkecoh dengan demo segelintir orang untuk melemahkan Kejati Papua karena kita punya orang Papua atau tokoh-tokoh di Papua yang berkarier dibidang ini. Jadi harkat martabat sebagai pemimpin Papua seperti Kejaksaan dan Kapolda ini kan sangat luar biasa jadi harus dijaga, jangan karena kepentingan tidak jelas menjelekkan kinerja mereka dengan demo untuk melemahkan Kejati Papua,”kata Befa di Jayapura, Papua Senin (4/10/2021).

Befa berharap Kejagung untuk lebih objektif melihat kondisi Papua saat ini, dimana Befa menduga banyak oknum-oknum melakukan aksi-aksi demo untuk melemahkan Kejati Papua yang notabene adalah orang-orang yang diduga tersandung kasus korupsi di Papua seperti kasus dugaan pembelian obat ilegal yang dilakukan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Papua yang secara langsung merugikan banyak orang.

Kejagung juga diminta membeking Kejati Papua untuk menuntaskan kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kinerjanya dipertayakan, bahkan selama ini oknum-oknum tersebut kerap menjelekan pejabat dan pemimpin Papua.

“Oleh sebab itu kita mendukung semua proses hukum yang dilakukan Kejati Papua dan harus diapresiasi, tidak boleh tekan menekan, Kejaksaan harus independen dan biarkan mereka bekerja dan pihak lain jangan menilai dari demo segelintir orang untuk melemahkan Kejati Papua,” tegas Befa.

Befa kembali menekankan jika terbukti adanya dugaan kasus korupsi di KPA Papua maka ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya mendapatkan perhatian.

“Selaku ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua saya tidak bermaksud melakukan tekan menekan. Tujuan saya bahwa semua pihak harus mendukung kinerja Kejati Papua dalam memberantas korupai di Papua,”tandasnya. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here