Ketua IJTI Papua, Meirto Tangkepayung saat menandatangani dukungan pembentukan PBH Pers Papua / LI

Jayapura, Topikpapua.com, – Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Jayapura, meluncurkan Perkumpulan Bantuan Hukum Pers  Tanah Papua (PBHPTP) di Jayapura, Jumat (10/12/2021).

Ketua AJI Jayapura  Lucky Ireuw mengatakan PBHPTP adalah lembaga yang mempunyai legal standing dalam membela hak-hak jurnalis  yang mengalami kekerasan di Tanah Papua.

“Launching PBHPTP juga untuk  pembelaan hukum bagi jurnalis di Tanah Papua menuju kebebasan pers,” kata Lucky.

Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos ini menjelaskan, merujuk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikiankemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

“Salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969 hingga kini adalah kondisi kebebasan pers di Papua,”bebernya.

Lucky menjelaskan berdasarkan data AJI Indonesia ada 114 kasus kekerasan yang dialami jurnalis di Papua sepanjang 20 tahun terakhir sejak 2000-2021.

“Kasus kekerasan terhadap pers inilah yang menjadi permasalahan besar di dalam dunia jurnalis di Indonesia, termasuk di Papua,” sebutnya.

Masih dikatakan Lucky, laporan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional oleh  Dewan Pers, dalam 4 tahun terakhir (2017-2020), berturut-turut Papua menempati urutan terakhir nilai IKP dengan kategori kemerdekaan Pers Agak Bebas hingga Cukup Bebas.

” Salah satu penyebabnya, karena masih kerap terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua. Kekerasan dimaksud bukan saja dalam bentuk kekerasan fisik, tapi juga juga psikis, berupa ancaman, intimidasi, pelarangan, berbabagi bentuk serangan digital baik kepada pribadi jurnalis maupun media, hingga teror yang mengancam kerja-kerja jurnalistik dan kemerdekaan pers di Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Dari sejumlah kasus yang dialami jurnalis di Papua, sambung Lucky, sebagian tidak tertangani dengan baik, bahkan ada yang tidak jelas penyelesaiannya.

“Kondisi ini mengindikasikan tak adanya jaminan dan kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Dengan situasi diatas maka diperlukan sebuah organisasi atau lembaga yang tentu saja fokus melakukan advokasi terhadap situasi jurnalis Papua,” tegas Lucky.

Lebih jelas PBHPTP, tak saja hadir untuk memberikan manfaat bagi semua jurnalis cetak maupun elektronik di Tanah Papua, tapi juga memberikan manfaat tak langsung kepada pemerintah RI, dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya unsur legislatif, yudikatif, TNI-Polri, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan masyarakat di Tanah Papua pada umumnya.

“Karena tujuan akhir dari kehadiran lembaga ini adalah mewujudkan keadilan bagi jurnalis dan kebebasan pers di Tanah Papua,” pungkas Lucky. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here