Peresmian Tiga DOB dan Pj Gubernur Dipusatkan di Jakarta pada Awal November 2022
- account_circle topik papua
- calendar_month Jum, 28 Okt 2022
- visibility 102
- comment 0 komentar

Wamendagri John Wempi Wetipo/all
Jayapura, Topikpapua.com, – Kemendagri Republik Indonesia telah melakukan pra peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yaitu Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Wamendagri John Wempi Wetipo (JWW) mengatakan, dirinya sudah meminta laporan dari 3 Pokja DOB masing-masing terkait persiapan peresmian yang direncanakan pada awal November 2022.
“Karena kita hari Senin besok sudah usulka nama-nama Penjabat Gubernur ke Pak Presiden untuk dibahas DPA nya. Harapan Kita sebenarnya akhir bulan ini tetapi waktu terlalu mepe, jadi jika tidak ada perubahan di bawah tanggal 10 November kita sudah mulai peresmian 3 DOB,” katanya di Jayapura, Jumat (28/10/2022).
Menurut JWW, peresmian 3 DOB dilakukan sekaligus dengan pelantikan Pj Gubernur yang akan dipusatkan di Jakarta.
“Jadi tidak ada di Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah. Semua peresmian provinsi maupun pelantikan Pj Gubernurnya dilakukan di Jakarta. Nanti pada saat penyambutan Pj gubernur baru masing-masing mau buat pesta penyambutan, ya silahkan,” ungkapnya.
Ia membeberkan dari usulan 3 Pj Gubernur itu tentunya ada orang Papua yang diamanahkan memimpin provinsi baru tersebut.
“Pasti adalah,” tegasnya singkat.
Soal anggaran di 3 DOB nanti, kata mantan Bupati Jayawijaya ini, untuk di awal November sampai Desember, akan menggunakan dana hibah yang dialokasikan dari APBN.
“Tetapi untuk tahun 2023 itu sudah dalam rancangan APBD masing-masing. Jadi sudah dibagi anggarannya untuk Papua Selatan berapa? Untuk Papua Pegunungan berapa? Dan untuk Papua Tengah berapa. Jadi nanti Pj Gubernur yang akan dilantik tinggal dibahas dengan para pejabat eselon 2 yang akan dilantik menyusul setelah pelantikan penjabat akan membicarakan teknik pelaksanaan APBD untuk penggunaan anggaran,” jelasnya.
Sedangkan terkait permohonan infrastruktur kantor gubernur atau DPR, bahkan kantor OPD yang lain akam dipikirkan oleh Pemerintah pusat menggunakan APBN.
“Nnah ini kita lagi komunikasi dengan Kementerian lembaga terkait untuk bersinergi bersama bangun 3 DOB yang baru ini. Jadi ada tugas dari pemerintah pusat dan juga dari Pemerintah provinsi baik Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan,” ucap JWW.
Khusus Kpembagian APBD dari Provinsi Papua, kata JWW tidak ada, mengingat 28 kabupaten dan 1 kota jika otomatis sudah dibagi berarti anggaran akan terbagi-bagi sehingga tidak ada pengurangan.
“Tetapi jangan sampai bilang bahwa APBD induk ini, provinsi induk ini diambil semua, itu tidak ada. Kan logika kalau kita daerah dimekarkan berarti porsi anggaran semakin berkurang,” tuturnya.
Lebih jelas kehadiran 3 DOB tidak akan membebankan anggaran pemerintah daerah, karena mereka dibiayai oleh Pemerintah pusat.
“Yang atur kan Pemerintah pusat. jadi tidak ada pembebanan anggaran di daerah. Jadi kita rasionalkan untuk Papua Selatan 4 kabupaten keluar sendiri, Papua Tengah 8 kabupaten keluar sendiri. dan Papua Pegunungan ada 8 Kabupaten. Jadi Papua hanya 8 kabupaten dan 1 kota. Kita hanya urus rumah tangga masing-masing ” tandasnya. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua


