Direktur RSUD Abepura Sesalkan Aksi Demo Tenaga Medis Tuntut Pembayaran Insentif Covid

Jayapura, Topikpapua.com, – Direktur RSUD Abepura dr Daisy C Urbinas menyayangkan sekelompok tenaga medis yang melakukan aksi unjuk rasa, dan sempat mengancam ingin menutup loket pelayanan di rumah sakit tersebut.

Menurut Daisy, aksi yang dilakukan sekitar 15 orang karyawan RSUD Abepura pada Selasa (25/10/2022) pagi ini, sangat tidak beralasan. Apalagi dalam aksi tidak ada pihak yang mau bertanggungjawab soal tujuan dari aksi itu.

“Jadi tadi pagi itu saya ditelepon salah satu staf di kantor kalau ada oknum internal RSUD Abepura yang minta kepada petugas pelayanan di loket untuk tutup. Kemudian saya datang, dan benar ada sekitar 15 orang lakukan unjuk rasa. Saya tanya apa tujuan mereka dan siapa yang mau jadi juru bicara untuk jelaskan kepada saya perihal alasan demo ini, tapi mereka hanya diam saja malah saling tolak menolak,” ungkap Daisy, Selasa (25/10/2022).

Terkait insentif Covid-19 yang akhirnya diungkapkan salah satu tenaga medis yang demo, di mana mereka mempertanyakan insentif yang belum terbayarkan. Menurut Daisy, pembayaran insentif Covid bukan menjadi kewenangan manajemen rumah sakit. Namun pembayaran tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.

Daisy menjelaskan, tenaga medis di RSUD Abepura sudah kerap diberikan pemahaman soal apa itu insentif covid dan jasa covid.

Untuk insentif covid 19 saat pandemi tahun 2022, memang pembayaran dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, dan hanya khusys lima profesi, yaitu dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium dan radiografer di ruang radiologi.

“Hanya 5 profesi saja dan itu langsung dibayarkan Kemenkes kepada profesi-profesi tersebut. Tapi pembayaran itu berlangsung mulai Januari sampai Juli 2020 dan rumah sakit sudah menerimanya kemudian diverifikasi internal oleh petugas rumah sakit kita dan diserahkan ke Dinkes Papuadan diverifikasi lagi ke kemudian diajukan ke Kemenkes dan Kemenkes Langsung transfer ke Dinkes lalu ditransfer langsung ke rekening pegawai dari 5 profesi itu,” bebernya.

Lebih jelas kata Daisy, insentif covid itu sudah tidak lagi dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan itu dipeekuat dengan kedatangannya ke Kementerian Kesehatan guna mempertanyakan hal tersebut.

“Bahkan saya langsung ke BPSDM nya dan mereka menjelaskan sudah dikeluarkan Permendagri No 17 tahun 2021, di dalam Permendagri tersebut berbicara bahwa insentif covid 19 kepada 5 profesi ini dikembalikan kepada provinsi di Indonesia untuk membayar melalui sumber dana silpa dan refocusing 8 persen,” jelasnya.

” Nah itu menjadi sumber untuk membayarkan insentif covid dan petugas imunisasi vaksin covid,” timpal Daisy.

Daisy juga mengaku sudah secara resmi melaporkan secara lisan dan tertulis kepada TAPD Pemprov Papua.

” Nah, kalau itu belum terbayarkan Agustus 2020 sampai September 2001, ya karena memang uangnya tidak ada di rumah sakit. Itu kan merupakan tanggung jawab Pemda, jadi kami hanya bertugas untuk memverifikasi dan melaporkan orang yang kerja, jasi tinggal tunggu uang dari sana saja,” paparnya

Sementara untuk jasa covid yang menjadi tanggung jawab rumah sakit, Daisy bersyukur karena RSUD Abepura termasuk salah satu rumah sakit yang dianggap sukses melakukan klaim covid.

Bahkan, sambung dia, dari klaim covid itu, pihaknya ditargetkan harus bisa mendapatkan pendapatan dan di tahun 2022 ini target pendapatan RSUD Abepura mencapai Rp 75 miliar.

“Puji Tuhan kami punya pendapatan hampir Rp 75 miliar. Nah, dari pendapatan inilah kami pakai melayani pasien hingga eksis sampai hari ini walaupun anggaran lain masih menunggu,” katanya.

Diketahui RSUD Abepura sudah membayar jasa covid kepada pegawainya sebanyak tiga kali, dan hari ini adalah pembayaran yang ke empat.

“Jadi kalau soal jasa, anda bisa tuntut rumah sakit, tetapi insentif anda jangan tuntut rumah sakit, itu salah karena itu menjadi kewenangan Pemda. Tapi kan pemerintah masih menunggu sidang perubahan APBD dan kita diminta untuk bersabar,” pinta Daisy.

Daisy menduga ada pihak yang memprovokasi aksi demo ini dan ingin memperkeruh suasana.

“Karena kami selama ini tidak ada persoalan. Kami juga rutin membayar BPJS covid, KPS dan BPJS juga bayar lancar sampai hari ini. Tapi itulah ada oknum-oknum yang memprovokasi sehingga mereka melakukan demo. Padahal saya sudah sering menjelaskan dalam pertemuan, tapi kenapa mereka harus lakukan demo hari ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Daisy juga meminta peran media untuk memberitakan informasi yang berimbang.

“Seperti berita demo tadi, kami ingin wartawan yang meliput membuat berita yang berimbang. Harus dikomfirmasi biar jelas dan pembaca juga tidak salah kaprah karena informasi yang keliru,” tutupnya. (Redaksi Topik)