Keerom, Topikpapua.com, – Menjelang 1 Juli yang diklaim sebagian kelompok berseberangan di Papua sebagai HUT TPN OPM, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Herman Yoku, melakukan deklarasi pernyataan sikap terkait menjaga situasi kamtibmas di Provinsi Papua, yang aman dan damai, menolak kegiatan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, serta mendukung pengesahan DOB di Tanah Papua, Rabu (29/06/2022).
Herman Yoku menegaskan, 1 juli bukan HUT TPN OPM, melainkan momen yang dijadikan isu penyesatan yang dilakukan oleh kelompok pro Papua merdeka.
“Papua tetap NKRI, tidak ada sejarah adanya HUT TPN OPM hanya kelompok tertentu saja yang percaya, dan Papua tidak akan bisa terlepas dari NKRI. Saya melihat juga isu 1 Juli ini dari tahun ke tahun ada oknum atau kelompok yang selalu ingin menyuarakan, memperingati, isu ini adalah penyesatan bagi rakyat Papua. Tidak ada sejarah hari ulang tahun TPN OPM,” tegasnya.
Herman Yoku juga mendukung penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB), karena pemekaran merupakan salah satu upaya mensejahteraan rakyat.
“Kita liat saat ini kelompok Papua merdeka menolak DOB, karena mereka takut pergerakannya terpecah. Kita perlu adanya DOB di tanah Papua, kalau bisa pemerintah pusat segera putuskan pengesahan RUU DOB, ini bukti bahwa pemerintah pusat perhatian terhadap Papua,” ungkapnya.
Ia pun menghimbau masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan isu- isu yang kerap diolah melompok Papua merdeka terkait ajakan 1 juli.
“Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa penolakan DOB, karena itu merupakan ajakan penyesatan. Dan sangat merugikan diri sendiri, jadi masyarakat Papua harus paham,” himbaunya.
Dalam kesempatan itun Herman Yoku menyampaikan 6 pernyataan :
1. Isu HUT TPN-OPM merupakan pembodohan dan pembohongan bagi generasi penerus papua, pemahaman ini harus ditolak karena tidak relevan lagi dengan kondisi anak bangsa saat ini.
2. Saat ini generasi penerus papua menghadapi perang yang sesungguhnya yaitu PERANG melawan Kemiskinan.
3. Melaui DOB (Daerah Otonmi Baru) di Papua Generasi Penerus Papua mendukung program pemerintah yangd apat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta siap meningkatkan perekonomian anak bangsa.
4. Menolak semua aksi-aksi yang merugikan negara, dan mendukung pemerintah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan negara.
5. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah ilegal, dan mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menengok sejarah dan belajar hidup berbangsa.
6. Kepada semua pihak separatis, baik kelompok bersenjata maupun kelompok politik, agar menghentikan semua aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua. (Redaksi Topik)
