Jayapura, Topikpapua.com, – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas (YPM) memberikan komentarnya terkait geliat kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang cukup intens belakangan ini, dimana tidak sedikit warga sipil dan aparat menjadi korban akibat ulah para gerombolan pengacau tersebut.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, mengokang senjata yang kerap dilakukan KKB bukanlah solusi, melainkan sebuah ancaman berbahaya.
“Senjata dan kekerasan bukan solusi dalam mencari jalan keluar, apalagi tujuan mereka yang ingin merdeka,” kata YPM di Jayapura, Rabu (27/4/2022) pagi.
Legislator asal Papua ini pun meminta KKB agar segera melakukan gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak yang menimbulkan banyak kerugian.
“Ada jalur komunikasi. Bisa mereka (KKB) gunakan juru bicara untuk menyampaikan apa yang diinginkan, bukannya pakai kekerasan dan senjata,”katanya mengingatkan.
Jika aksi kekerasan yang disertai penembakan masih terus dilakukan oleh KKB, ia meyakini hingga kapanpun kondisi Papua tidak akan damai dan kondusif.
“Selama KKB angkat senjata, Papua tidak akan damai dan itu hingga hari kiamat pun tetap tidak damai,”tegas YPM.
Masih dikatakan YPM, semakin intens pergerakan yang dilakukan KKB maka akan berdampak pada penambahan pasukan BKO di Papua.
“Pasukan BKO tidak akan berhenti didatangkan selagi KKB masih terus melakukan aksi teror. Jumlah pasukan di wilayah kan kurang, sehingga dibutuhkan penambahan pasukan dari luar untuk memback-up anggota yang ada,”bebernya.
Ia juga mengapresiasi upaya persuasif yang dilakukan oleh aparat gabungan guna menghindari kekerasan fisik dengan melakukan pendekatan teritorial.
“Aparat saat ini lebih soft dalam penanganan KKB, mereka lebih mementingkan bagaimana untuk memberikan kesejahteraan melalui berbagai program kemasyarakatan,” akunya.
Selanjutnya YPM berharap agar KKB tidak lagi melakukan aksi-aksi kekerasan, mengingat sudah banyak kerugian yang ditimbulkan.
“Bukan hanya korban nyawa, pembangunan juga tidak bisa berjalan. Coba lihat banyak masyarakat ingin ini semuanya berhenti karena mereka mau menikmati pembangunan serta kesejahteraan seperti daerah lainnya,” pungkasnya. (Redaksi Topik)
