Dukung DOB di Papua, Ini Penjelasan Tokoh Adat dan Agama 

Jayapura, Topikpapua.com,- Tokoh adat dan tokoh agama ikut mengomentari dan memberikan dukungannya terhadap realisasi rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Seperti yang disampaikan Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pendeta Alberth Yoku, S.Th., M.Th, dimana sebagai salah satu tokoh agama di Papua, mendukung dan berharap segera merealisasi pemekaran DOB di Papua.

“Selaku ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit dan juga tokoh agama, kami menyetujui dan mendorong (mendukung) untuk adanya pemekaran provinsi di Papua,” ucapya, Rabu (2/3/2022).

Alberth Yoku menilai tujuan pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan kemajuan di segala aspek.

“Pemekaran ini tujuannya hanya satu saja yaitu supaya pembangunan di wilayah masyarakat adat Anim Ha, Lapago, Mepago, Saireri maupun Tabi dapat difokuskan untuk pembangunan yang baik,” imbuhnya.

Sebagai Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Alberth Yoku juga mengaku sejak tahun 2018 lalu pihaknya telah membahas bersama pemerintah daerah di wilayah adat Tabi soal satu kota dan empat kabupaten seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.

“Kami bicarakan adanya percepatan pembangunan di Papua melalui pemetaan wilayah adat. Untuk itu, kami dalam hal ini forum pemerintah daerah Tabi dan masyarakat adat Tabi mendorong adanya daerah otonomi baru bagi saudara-saudara kami yang ada di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua,” katanya.

“Karena kami di Tabi-Saireri ini pembangunannya sudah maju, tapi saudara-saudara kami yang jauh dari kegiatan transportasi yang memadai, pembangunan dasar dan kesehatan itu belum terbangun dengan baik,”timpalnya lagi.

Senada dengan Alberth Yoku, Ketua II Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua, Pendeta M.P.A. Maury, S.Th, menuturkan, bentuk dukungan dari masyarakat sangat penting. Sebab, pemerintah sedang berupaya membangun bangsa demi kesejahteraan rakyatnya, sehingga tak perlu ada penolakan soal pembentukan DOB di Papua.

“Bapak-bapak, Ibu-ibu umat Tuhan, dan umat gereja, saya ingin mengajak kita semua tidak usah bingung dan takut apalagi menolak, tapi kita ikuti rencana Tuhan,” ajaknya.

Pendeta Maury menambahkan, satu hal yang paling penting dan perlu menjadi perhatian bersama adalah selalu memanjatkan doa bersama, dengan begitu pemekaran provinsi baru di Papua akan terlaksana.

“Sebab, ini bentuk rencana Tuhan melalui program Pemerintah. Kita harus bekerja sama dengan Polri, mari kita dukung pekerjaan ini dan apabila sudah waktunya kita sama-sama melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan pasti kita tolak. Namun hal-hal yang sesuai dengan kebudayaan, mari kita semua terima,” harap Maury.

Dukungan juga disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak pembentukan DOB. Sebab, DOB akan berdampak bagi kesejahteraan, keadilan dan pemerataan pembangunan di semua sektor.

“Pasti akan terbuka lapangan kerja baru, jadi baik bagi anak-anak kita setelah lulus sekolah dan masuk dunia kerja,” tandas Awi.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran DOB sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kendati demikian, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua justru mengamanatkan pembentukan daerah baru di wilayah Papua.

Rencananya, akan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan RUU Provinsi Papua Selatan. (Irf)