OKIA Dukung Pemekaran Provinsi Papua  

Jayapura, Topikpapua.com, – Organisasi Kaum Intelektual Kaum Amume (OKIA) menyatakan dukungannya terkait pemekaran di Provinsi Papua.

Tokoh Masyarakat dan Penasihat Okia, Yohanes Kemong mengatakan, OKIA sangat setuju dengan pemekaran karena hal itu merupakan terobosan yang baik.

“Dari pada saya berteriak fungsi DPRD dan pegawai, lebih baik provinsi ada. Kami sangat merindukan sekali hal ini, karena kami dari OKIA juga tidak pernah ada duduk di lembaga legislatif dan MRP, untuk SDM, kami sudah sangat siap,” kata Yohanes, Sabtu (19/2/2022).

Menurut Yohanes, pemekaran Papua sudah sangat layak, sehingga OKIA hanya menunggu kapan pemekaran itu direalisasikan.

“Apalagi saya pernah jadi tim Pemekaran Kabupaten di Mimika, maka saya tau baik dan tidaknya pemekaran ini,”akunya.

Untuk Timika sendiri tidak ada istilah tolak pemekaran. Bahkan pengalaman di tahun 2001 antara Provinsi Papua Barat dan Papua, yang mana sempat dikeluarkan Inpres pemekaran ketika Megawati menjabat menjadi Presiden RI, namun Papua tengah tidak diwujudkan, hanya Papua Barat, lantas di Timika sempat terjadi konflik sosial (perang suku).

“Saya termasuk salah satu orang yang di ajak oleh Bupati Mimika ke Jakarta untuk menandatangani persetujuan pemekaran provinsi Papua tengah. Saat ini APBD mimika sudah 4 triliun lebih, kami lihat anak-anak kami yang sarjana masih pengangguran mau masuk ke KPU saja tidak bisa. Maka itu kami menanti-nantikan hal ini agar semua bisa terjawab,” tegas Yohanes.

Sementara Ketua OKIA, Raimondus Kelanangame, sangat mengapresiasi rencana pemerintah dalam pemekaran Propinsi Papua Tengah. Rencana tersebut, menurut Raimondus, sesuai dengan pembahasan di akar rumput yang mana masyarakat dapat menerima dengan baik rencana pemekaran Propinsi Papua Tengah.

Namun dibalik itu semua, sambung dia, ada beberapa catatan penting yang perlu OKIA sampaikan kepada pemerintah kabupaten maupun pusat, terkait bagaimana langkah pemerintah dalam melindungi ataupun memproteksi hak – hak kehidupan masyarakat adat (Amugme dan Kamoro), khususnya di KabupTen Mimika menyangkut perlindungan tanah, hak ulayat dan kesempatan dalam mendapat lapangan pekerjaan.

” Selain dari pada point tersebut di atas, kami juga rasa bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait Otsus yang yang sudah berjalan awal ini. Kami masyarakat adat di Mimika belum merasakan dengan baik,” ucapnya.

Dalam dalam kesempatan itu, OKIA juga merespon baik rencana pemerintah dalam pemekaran Propinsi Papua tengah, yang diharapkan bisa membawa hal baik bagimasyarakat adat Amugme dan Kamoro.

“Tapi sesuai aspirasi kami masyarakat adat aga kiranya nanti penetapan ibu kota Propinsi Papua Tengah haruslah berada di Mimika,” pinta Raimondus.

Di tempat yang sama, Fransisko Kemong selaku Sekertaris OKIA menambahkan, pihaknya juga sangat mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah, kami berharap semoga proses pemekaran cepat dilasanakan, karena kami masyarakat di Kabupaten Mimika sangat menanti agar pemekaran Provinsi Papua Tengah dapat terlaksana,” tandasnya. (Redaksi Topik)