Pemprov Papua dan KPK RI Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi  

Jayapura, Topikpapua.com, – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia serta konsistensi pelaksanaan program pencegahan korupsi di Papua, Pemerintah Provinsi Papua bersama KPK-RI melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Papua yang dirangkaikan dengan Penyelesaian Aset Tanah PLN yang ada di Papua, Selasa (23/11/2021).

Gubenur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Ridwan Rumasukun menegaskan bahwa rakor ini penting dan strategis sebagai wujud dan komitmen untuk melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah, DPRP dan DPRD Kab / Kota se-Papua sejak lima tahun yang lalu.

“Melalui rakor ini dapat memperkuat serta mempercepat implementasi program pencegahan korupsi secara terstruktur, terpola dan terencana yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah,” kata sekda.

Sekda juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi.

“Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang telah digulirkan dan dilaksanakan antara lain melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengelola LHKPN, peningkatan kapabilitas APIP, pembangunan sistem perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) dan juga pelaksanaan skor monitoring center for prevention (MCP).

“Sebagai alat dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Khusus, MCP skor pemerintah Provinsi Papua mengalami peningkatan,” aku sekda.

Sementara Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata menyatakan KPK-RI dalam pencegahan korupsi fokus pada 8 area titik rawan korupsi meliputi perencanaan dan penganggran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, optimalisasi pajak daerah, manejeman aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

“Untuk dapat mengawal 8 area titik rawan korupsi dibutuhkan Komitmen Pimpinan Daerah, Integeritas ASN, sistem tata kelola yang terintegerasi, pengawasan yang memadai, reward and punishmen serta partisipasi aktif publik dan multi stakeholder,” sebut Alexander.

Menyinggung soal aset PLN, diakui Alexander, KPK-RI mendapat mandat khusus untuk mengawal penyelesaian aset BUMN dalam hal ini PLN, sehingga terjadi percepatan termasuk yang ada di Papua dan dilakukan secara bertahap.

Untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua dibawah supervisi dan pendampingan langsung oleh KPK RI secara konsisten melakukan
upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Pasalnya, penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan.

Hadir dalam rakor secara hibrid tersebut antara lain yang dihadiri Tim Korsupga KPK-RI wilayah Papua, Pimpinan PLN, Kakanwil BPN Papua, forkompimd serta para bupati, wali kota dan Ketua DPRD kabupaten / kota se-Papua. (Redaksi Topik)