ABPT Tolak Keppres Soal Sekda Papua, Ini Alasannya..
- account_circle topik papua
- calendar_month Rab, 4 Nov 2020
- visibility 766
- comment 0 komentar
Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (ABPT), Ricky Ham Pagawak / ist
Jayapura, Topikpapua.com, – Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (ABPT) mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi terkait penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Definitif Provinsi Papua.
Menurut wakil ketua ABPT Papua, Ricky Ham Pagawak (RHP) Negara telah melakukan kesalahan dengan menunjuk Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Definitif, pasalnya menurut RHP, Doren Wakerkwa yang lebih pantas untuk menduduki jabatan tersebut karena terbukti memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian Tim seleksi.
“Pertanyaannya, kenapa Presiden menetapkan sekda definitif kepada calon yang mendapat nilai urut ke tiga atau 72 sekian, sementara putra terbaik Papua yang saat ini Plt Sekda Papua dengan hasil terbaik atau mendapat nilai tertinggi saat Seleksi justru tidak ditetapkan sebagai sekda oleh presiden. Sehingga kami minta kepada presiden agar menyampaikan alasan penetapan Keppres itu, “Beber RHP Kepada Pers, Selasa (03/11/20) Malam.
RHP berharap agar pemerintah pusat memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada orang Papua.
“Kami ini mau belajar, jika kami diajarkan yang tidak sesuai harapan, bagaimana orang Papua akan maju? Bagaimana Orang Papua bisa merasa di Indonesiakan jika penilaian dan keputusan akhirnya seperti ini,” kata Ham Pagawak
Jikapun hasil akhirnya seperti ini, kata RHP, untuk apa ada seleksi terbuka. Silahkan ditunjuk langsung oleh negera.
Ia justru pertanyaakan, apakah mungkin Negera menilai Doren Wakerkwa ini bukan bagian dari Indonesia..? “Itu harus jelas, sebab jika demikian jangan adu domba kita sesama Papua,” katanya.
Papua saat ini, kata RHP terbagi menjadi Papua dan Papua Barat. Sehingga kami tegas mengatakan, yang berasal dari Papua Barat silahkan memimpin di Papua Barat.
“Silahkan jadi sekda di kamu punya kampung, ini tegas saya sampaikan,” kata RHP.
Ia menilai keppres tersebut bukan berdasarkan nilai, tapi keputusan politik, “Apalagi sejauh ini tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatakan keputusan Sekda Devinitif ada ditangan presiden, kalau ada kita minta aturannya,” Tegas RHP.
Sebelumnya Timsel telah mengumumkan hasil penilaian terhadap 3 calon Sekda Papua, adapun Doren Wakerkwa memiliki nilai tertinggi, disusul Waksoup Siep dan Dance Flassy pada urutan ketiga.
Namun terbit keputusan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/ TPA tahun 2020 yang isinya menetapkan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Definitif. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
