BTM Ancam Palang Venue PON Tenis Bila Tak Gunakan Nama Sian Soor
- account_circle topik papua
- calendar_month Rab, 21 Okt 2020
- visibility 6.964
- comment 1 komentar
Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano / ist
Jayapura, Topikpapua.com, – Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengancam akan melakukan aksi pemalangan, serta tidak memberikan lapangan tenis yang telah direnovasi untuk Venue PON jika nama lapangan tenis tersebut tidak sesuai dengan nama yang diusulkan oleh Pemkot Jayapura yakni Sian Soor.
Hal ini disampaikan Walikota, setelah beredar jika lapangan tenis tersebut diberi nama Wonda Lambu, yang nantinya akan diresmikan oleh Gubernur Papua , Lukas Enembe pada 23 Oktober mendatang, bersama sejumlah venue PON lainnya.
“Lapangan tenis ini adalah asset pemerintah Kota, dulu ini lapangan tenis, diminta Provinsi untuk direnovasi dibangun venue PON, kami mendukungnya, dengan membangun lapangan tenis bertaraf internasional, in asset pemerintah kota, dan secara adat itu namanya Sian Soor,” Kata Walikota BTM kepada Redaksi Topik, Rabu (21/10/20).
Walikota mengatakan, berdasarkan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, terkait pengusulan nama, sehingga itu pihaknya mengusulkan nama Sian Soor kepada Pemerintah Provinsi Papua, dengan harapan nama tersebut bisa dipakai oleh Provinsi Papua.
“Maka itu berdasarkan surat dari Disorda nama apa yang diusulkan, makanya kami usulkan nama Sian Sor kepada provinsi dan provinsi harus mengikuti itu, karena ini asset pemerintah dan tanah pemerintah kota, wiliayah adat suku Hamadi, kalau nama lain kami akan palang , dan kami tidak ijinkan sebab ini asset kita,” ujar Walikota.
Menurut Walikota, pemberian nama lapangan tenis yang merupakan Venue PON, harusnya berdasarkan kearifan lokal, seperti halnya pemberian nama jembatan Youtefa, yang memakai nama kearifan lokal, meskipun ada sejumlah nama yang diusulkan.
“Jadi pemberian nama juga harus berdasarkan kearifan lokal, seperti contoh Youtefa, Preisden bisa mendengarkan Walikota, padahal ada 6 nama yang diusulkan, tapi yang presiden setuju adalah Youtefa, dan dibuat prasasitinya, dengan tegas kami menolak,” pungkas BTM. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
