Jayapura, Topikpapua.com, – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Y2KMP) mengeluarkan pernyataan bahwa sejak 2 Desember 2018, ada 263 warga sipil tewas karena konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Nduga.
Jumlah tersebut termasuk 20 orang pekerja PT. Istaka Karya yang dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
Hal tersebut disampaikan melalui laporan yang dibuat sebanyak dua jilid oleh Y2KMP yang telah diserahkan ke Komnas HAM Papua, Senin (31/08/20).
“Jilid pertama itu ada 184 orang, itu dari 2 Desember 2018 sampai 2019, lalu jilid kedua dari 2019 ke 2020 itu ada 59 orang, jadi total 243 orang ditambah 20 pekerja Istaka Karya,” ujar Direktur Y2KMP, Theo Hesegem, melalui sambungan telepon, Selasa (01/09/20).
Para korban, sambung Theo, meninggal karena beberapa hal, seperti tertembak senjata api, kelaparan dan sakit, “Sebagian besar yang meninggal karena kelaparan ketika mengungsi ke hutan,” kata dia.
Theo menjelaskan, sejak adanya kasus pembantaian pekerja PT. Istaka Karya, pemerintah membuat operasi militer untuk mengejar KKB.
Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga ketakutan dan memilih mengungsi ke berbagai lokasi, mulai ke Kabupaten di sekitar Nduga hingga ke dalam hutan.
Menurut dia, masyarakat Nduga trauma dengan keberadaan OPM dan aparat keamanan yang datang membawa senjata api.
“Menurut mereka, mereka takut sama OPM dan tentara karena mereka pegang senjata,” kata Theo.
Namun di saat masyarakat mengungsi, banyak diantara mereka yang akhirnya kelaparan dan tidak mampu bertahan hidup.
Theo mengaku sudah mengklarifikasi jumlah warga Nduga yang tewas karena konflik sosial tersebut kepada pihak gereja.
“Sebagian kuburannya sudah kita temukan, tetapi seluruhnya sudah dapat klarifikasi dari gereja,” tuturnya.
Ia pun mengaku sempat menemui para pengungsi di Distrik Mapenduma, “Saya sempat ketemu pengungsi yang di hutan di Mapenduma, itu di Januari 2019,” aku Theo.
Sementara itu, Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge, meminta Polda Papuda dan Kodam XVII/Cenderawasih segera membentuk tim investigasi konflik sosial di Kabupaten Nduga.
“Polda Papua dan Kodam segera bentuk tim investigasi untuk turun ke Nduga supaya masalah ini bisa kami selesaikan bersama-sama,” kata Ikabus.
Ia juga meminta, TNI-Polri segera menarik pasukan non-organik dari Kabupaten Nduga agar masyarakat tidak ketakutan.
Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey menyatakan akan segera mempelajari laporan yang diterimanya dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua dan segera mengkomunikasikannya kepada pihak terkait.
“Saya akan sampaikan kepada pihak Pemda terkait permintaan pembentukan tim, tentu kami juga akan sempaikan kepada Komnas HAM pusat,” kata Fritz. (Redaksi Topik)
