Jayapura, Topikpapua.com – Pemerintah Kota Jayapura diminta agar segera menyediakan fasilitas kesehatan. Hal ini menyusul peristiwa penolakan pasien kritis dari sejumlah Rumah Sakit, lantaran keterbatasan fasilitas akibat pandemic Covid-19.
Anggota Komisi V DPR Papua, Decky Nawipa mengatakan peristiwa almarhum Hanafi Retob menjadi tanda dan peringatan kepada pemerintah daerah,khususnya Pemkot Jayapura untuk sesegera mungkin menyediakan fasilitas kesehatan, berupa RS Daerah
“Saat ini fasilitas kesehatan di Kota Jayapura sangat minim, jikapun ada itu hanya pustu dan itu tidak menjamin untuk pasien kritis ataupun pasien umum yang memang harus mendapatkan perawatan medis, apalagi dalam masa pendemi ini, dimana semua RS terfokus pada pasien Covid-19,” kata Decky Nawipa kepada Redaksi Topik, diruang kerjanya, Jumat (26/06/20)
Ia menjelaskan, fasilitas kesehatan di Kota Jayapura saat ini adalah RS milik mitra ditambah dengan RS milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Artinya, Kota Jayapura sebagai cermin Provinsi Papua, kata Decky Nawipa juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas tersebut.
“Pemkot juga punya tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan itu, sehingga tidak ada kesan berharap,” kata Legislator dapil Meepago ini.
Ia mengatakan, DPR Papua mengingatkan Pemkot soal Fasilitas Kesehatan tersebut, bukan untuk saling mengalahkan. Namun, hendaknya dengan berbagai kasus yang ada, menjadi peringatan bagi Pemkot Jayapura, agar tidak selamanya, terkesan berharap fasilitas dari Provinsi.
“Kasus ini menjadi warning kepada pemerintah, agar pemerintah lebih siap, dan pemkot harus memikirkan hal itu,” jelas Legislator perwakilan Meepago ini.
DPR Papua sendiri telah menkonfirmasi langsung soal penolakan pasien umum tersebut, dimana setiap rumah sakit menyatakan kendala kekurangan fasilitas.
“Inikan karena semua rumah sakit menangani Covid-19, sehingga untuk penanganan pasien umum atau pasien kritis jadi terabaikan lantaran keterbatasan itu, sehingga RS merujuk pasien kritis,” jelasnya.
Intinya, jangan menunggu kondisi, sebab kandang kala dalam hal pembangunan, ada tanda dari alam, seperti banjir, wabah. dan itu, mengajarkan para pemimpin untuk melihat dan mempersiapkan kekurangan tersebut.
“Ini tidak hanya untuk Pemkot saja, tapi Provinsi Papua termasuk kabupaten lainnya yang ada di Papua. Setiap tahun anggaran Pendidikan dan Kesehatan sangat besar, dan kita harus berpikir itu sejak dini, sebab bukan berarti Corona selesai lantas masalah juga selesai,” tandasnya. (Redaksi Topik)
