Jayapura, Topikpapua.com, – Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura menyatakan sikap untuk tidak bergabung dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kampung, setelah sebelumnya Pansus Covid-19 yang di dorong Fraksi BTI dan PKB kalah voting dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Dalam rapat Bamus ada dua usulan pansus yakni Pansus Covid-19 dan Pansus Pemekaran Kampung. Namun rapat Bamus yang berjalan alot dan berujung voting. Akhirnya dari 5 fraksi, tiga diantaranya yakni Fraksi Nasdem, Gerindra dan PDI Perjuangan memilih Pansus Pemekaran
Dalam konferensi pers di Sentani, Sabtu (20/06/20), Fraksi BTI yang terdiri dari 6 partai dengan 9 anggota dewan tersebut secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dengan Pansus Pemekaran yang dibentuk DPRD Kabupaten Jayapura.
“Kami sudah sepakat tidak akan mengikuti setiap proses pembahasan dalam pansus pemekaran di DPRD Kabupaten Jayapura,” tegas Emus Weya dari partai PAN
Anggota Fraksi lainnya, Angganeta Wally menuturkan, kebutuhan mendasar masyarakat adalah pendidikan dan kesehatan.
“Nah sekarang di tengah pandemi covid 19, ini masyarakat sangat memprihatinkan sekali, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Oleh sebab itu kami mau supaya manusia ini diselamatkan karena akibat covid 19, banyak yang menjadi korban,” kata Angganeta
Legislator PKPI ini menegaskan, karena alasan kemanusiaan itulah, fraksi BTI lebih memilih mendorong pembentukan pansus covid-19, dibanding pansus pemekaran yang menurutnya bisa saja dibentuk di tahun tahun mendatang.
“Kami mengusulkan pembentukan pansus covid-19, bukan pemekaran kampung yang justru tidak semua orang takut,” tegasnya.
Sementara itu, Sihar Tobing dari partai Golkar mengemukakan, usulan pembentukan pansus covid-19 disampaikan karena mengacu pada roh pansus itu sendiri, yang mana dibentuk ketika ada sebuah kebutuhan yang mendesak, atau dalam keadaan darurat dan berdampak luas kepada masyarakat.
“Itu rohnya pansus. Makanya pansus pun itu tidak sembarang kalau bicara soal prioritas, kita lihat silahkan di uji publik mana yang lebih berdampak luas di masyarakat saat ini, pemekaran kampung kah atau soal covid-19,” urainya
Saat ini akibat pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak luas di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura tapi juga seluruh dunia.
“Apalagi saat ini Kabupaten Jayapura sudah naik status tanggap darurat, jangan kita biarkan tim gugus tugas kerja sendiri. Kita bentuk Pansus, jangan hanya dinilai dibentuk untuk mencari kesalahan, apalagi dikait kaitkan dengan kepentingan politik. Justru Pansus ini dibentuk untuk membantu pemerintah daerah, sebagaimana fungsi DPRD yang melekat yakni mengawasi dan melakukan penganggaran (budgeting),” tegasnya
Menyoal alasan dukungan tiga fraksi untuk pembentukan Pansus Pemekaran, menurut Sihar, karena untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada DPRD sebelumnya yang hingga kini belum terealisasi.
“Kalau kita pikir dengan akal yang jernih, bisa juga tunda untuk tahun besok juga bisa kok (pansus pemekaran). Saat ini kebutuhan mana yang kita harus prioritaskan itu yang kami pikir walaupun dalam voting kami kalah, tapi kami tahu bahwa itu yang benar supaya masyarakat menilai mana yang kerja pro masyarakat mana yang tidak,” jelasnya
Sementara itu Ketua Fraksi BTI, Wagus Hidayat menegaskan, sembilan anggota fraksi yang dipimpinnya telah sepakat untuk tidak terlibat dalam seluruh pembahasan dalam pansus pemekaran hingga sidang penetapan paripurna nantinya.
“Jadi kami berada di luar, karena kami melihat pansus pemekaran tidak terlalu lebih penting daripada pansus covid 19. Seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi bahwa pandemi covid-19, sangat berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat,”tandasnya.
Fraksi BTI terdiri dari 6 partai dengan 9 anggota antara lain; Ketua Fraksi, Wagus Hidayat (PPP), Sekertaris, Yosef Sappang (PKPI), Sihar Tobing (Golkar), Emus weya (Pan), Angganetta Wally (PKPI), Kileon Kogoya (Partai Berkarya), Matheis Lewerissa (Demokrat), Esay Yan Theo (Golkar), Irene Saramual (Partai Berkarya). (Redaksi Topik)
