Jayapura, Topikpapua.com, – Para ‘Pencaker’ di Papua nampaknya harus sedikit bersabar untuk mendaftarkan diri sebagai CPNS, Pasalnya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Papua yang rencananya akan dilaksanakan pada 4 Maret sesuai surat edaran Menpan-RB, akhirnya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif usai.
Informasi penundaan ini disampaikan langsung Kepala Badan Kepegawaan Daerah Papua, Nicolaus Wenda usai rapat bersama wakil bupati, sekda dan kepala BKD se-Papua, di Jayapura, Jumat (08/03/2019).
“Sesuai kesepatakan bersama, penerimaan CPNS Papua ditunda lantaran hampir sebagian besar kabupaten/kota belum menginput data ke SSCN,” katanya.
Terkait ini, ujar ia, pihaknya akan segera menyiapkan surat resmi terkait penundaan untuk dikirim ke Menpan-RB, agar bisa diberikan waktu sesuai permintaan para pejabat Papua.
“Secara lisan saya sudah sampaikan ke Menpan dan beliau tidak mempermasalahkan. Bahkan beliau mengingatkan untuk segera menyurat,” ucapnya.
Nicolaus mengaku bila semua BKD kabupaten/kota di Papua akan segera menyusun jadwal pelaksanaan penerimaan pada bulan April mendatang.
“Tadi kepala BKD kabupaten/kota juga sudah kumpul untuk menyusun jadwal pelaksanaan penerimaan April nanti. Ini akan kami lampirkan bersamaan dengan surat ke Menpan nanti,” ungkap nya.
Dia menambahkan, data-data yang belum masuk SSCN diantaranya terkait penyusunan jabatan karena belum tersusun secara baik, sehingga belum bisa di input.
“Hampir semua kabupaten/kota mengaku belum input, dan dari BKN Jayapura juga menyampaikan data masih nol. Untuk itu, kepala BKD diminta untuk pro aktif menyelesaikan sehingga bisa diinput,” katanya.
Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Ballinal mengusulkan, agar penerimaan Formasi CPNS 2018 digelar usai pemilu legislatif dan pemilu presiden, 17 April 2019 mendatang.
“Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah pemilu. Karena daerah kami ini daerah rawan konflik pemilu. Sehingga dikhawatirkan pemilu yang agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan waktunya dengan pemilu,” usul Pellinus.
Usulan tunda juga disampaikan Sekda Kabupaten Paniai, Amaties Tatobo. Kata dia, para bupati di wilayah adat Meepago (kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika) telah menyepakati agar penerimaan CPNS dilaksanakan usai Pemilu yakni di bulan Mei.
“Kawasan Meepago para Bupati telah bertemu dan sepakat untuk melaksanakan (pendaftaran) bulan Mei. Untuk usulan ini nanti surat laporan dibuat resmi oleh pimpinan Bupati wilayaah Meepago yakni Bupati Nabire, Izaias Douw kepada pemerintah Provinsi dan KemenpanRB,” ungkap Amaties.
Hal senada juga disampaikan Plt. Sekda Puncak Jaya, Tumiran. “Kami usulkan selesai Pilpres dan Pileg, karena dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan agenda nasional ini. Apalagi Puncak Jaya, salah satu kabupaten di pegunungan yang sangat rawan terjadi konflik horisontal, termasuk konflik pemilu,” usulnya.
Sebelumnya pemerintah kabupaten jayapura lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengaku kabupaten Jayapura akan membuka membuka seleksi dan juga mengumumkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 11 Maret mendatang.
Menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar, untuk kabupaten jayapura sebanyak 639 Formasi disiapkan, Dengan rincian 321 untuk tenaga kesehatan, 221 untuk tenaga pengajar dan sisanya untuk tenaga fungsional lainnya. (Redaksi Topik)
